Politika

Empat Komisioner KPU RI Disanksi DKPP

Dinilai Melanggar Etik

F. HENDRA EKA/JAWA POS
Ketua KPU Arief Budiman saat memberikan penjelasan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/6). Empat komisioner KPU mendapat sanksi dari DKPP.

Empat Komisioner KPU RI Disanksi DKPP
JAKARTA (BP) – Wajah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali tercoreng. Hal itu setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU RI Arief Budiman dan tiga komisionernya melanggar etik. Yakni Ilham Saputra, Viryan, dan Pramono Ubaid Tanthowi.

Atas pelanggaran tersebut, keempat pimpinan KPU RI dijatuhkan sanksi peringatan dalam sidang putusan, kemarin (24/6). Mereka dinilai bersalah dalam perkara nomor 33-PKE-DKPP/III/2020 yang diadukan mantan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Dapil Sulsel 2 dari PDI Perjuangan, Novianus YL Patanduk.

Kasus tersebut bermula saat Novianus terpilih sebagai caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Dapil Sulsel 2 dalam Pemilu 2019. Hanya saja, dia gagal melenggang ke parlemen setelah DPP PDIP memberhetikannya sebagai kader partai dengan dalih tidak membayar biaya saksi dan melakukan kecurangan. Usai pemecatan, PDIP mengusulkan nama lain sebagai pengganti. Novianus sendiri tidak menerima dan mengajukan proses hukum di mahkamah partai.

Atas kasus tersebut, KPU Sulawesi Selatan mengajukan konsultasi dan meminta pendapat kepada KPU RI. Melalui suratnya, KPU RI menyarankan agar KPU Sulawesi Selatan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan dasar surat penjelasan dan surat usulan nama baru yang disampaikan PDIP.

Dalam pertimbangannya, anggota DKPP Ida Budhiati menilai, sikap KPU RI dalam kasus Novianus tidak konsisten. Pasalnya, sebelum Novianus, sudah ada kasus serupa di Kota Depok. Di mana caleg terpilih Babai Suhaimi tidak dilakukan PAW meski yang bersangkutan di pecat PKB. Kepada KPU Depok, KPU RI menyarankan untuk menunggu putusan hukum tetap.

“Ada perlakuan tidak sama. Tindakan itu tidak dibenarkan secara hukum dan etika,” ujar Ida saat membacakan putusan.

Semestinya, lanjut dia, dalam memutus kasus Novianus KPU RI menggunakan standar yang sama dengan berkaca pada kasus yang lebih dulu terjadi. Sehingga ada konsistensi dan perlakuan setara. “Keputusan sebelumnya harusnya menjadi acuan dalam menyikapi pemberhentian Novianus,” imbuhnya.

Atas fakta itu, DKPP menilai empat pimpinan KPU RI yang terlibat aktif dalam kasus itu melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan DKPP 2/2017 tentang Etika Penyelanggara. Di antaranya pasal 10 A yang mewajibkan perlakuan sama terhadap peserta pemilu dan pasal 15 e yang mewajibkan pelayanan yang profesional.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra belum bersedia berkomentar atas putusan tersebut. Dia menyerahkan ke Ketua KPU. ”Yang mewakili kita-kita,” ujarnya. (far/*)

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG