Politika

KPU Rekrut 300 Ribuan PPDP

Waspadai Petugas Partisan

F. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Warga tengah mencari namanya pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2019). KPU akan merekrut 300 ribuan PPDP untuk memenuhi kebutuhan coklit data pemilih.

JAKARTA (BP) – Rekrutmen petugas ad hoc Pilkada 2020 kembali digelar. Kali ini, giliran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang direkrut jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perekrutan PPDP dilakukan guna memenuhi kebutuhan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih bulan depan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, dalam proses rekrutmen PPDP, setidaknya ada dua potensi kerawanan penyelewenangan. Pertama, adalah potensi disisipkannya petugas yang partisan oleh pejabat setempat.

“Anggota partai jadi PPDP juga harus diantisipasi,” ujarnya, Rabu (24/6). Sebab, secara mekanisme, rekrutmen PPDP berbasis rekomendasi dari kelurahan/desa, RT/RW atau tokoh adat.

Potensi kerawanan kedua, kata Afif adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mau menjadi petugas. Pasalnya, lanjut dia, bekerja lapangan di masa pandemic memiliki resiko terpapar. Apalagi, mobilitas petugas relatif tinggi dan harus bertemu banyak orang.

“Jangan sampa pada takut jadi petugas PPDP karena situasi seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Dua potensi kerawanan itu, menjadi fokus jajaran Bawaslu di daerah. Pria asal Sidoarjo itu memastikan jajarannya akan melakukan pengawasan sepanjang rekrutmen. “Tentu jajaran kita bisa aktif atau menerima informasi terkait hal-hal tersebut,” tuturnya.

Pada pilkada kali ini, cakupan kewenangan PPDP sendiri mengalami sedikit perubahan.

Jika sebelumnya PPDP berbasis RT, di Pilkada kali ini PPDP berbasis TPS (Tempat Pemungutan Suara). Satu petugas PPDP akan melakukan coklit terhadap data pemilih satu TPS. Jumlah TPS pada Pilkada 2020 sendiri membengkak menjadi 304.927 unit setelah dilakukan rasionalisasi jumlah pemilih dari 800 menjadi 500.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, rekrutmen petugas PPDP sudah dilakukan mulai kemarin (24/6). Prosesnya digelar secara serentak di 270 daerah pelaksana Pilkada 2020. Sebagaimana regulasi, rektutmen dilaksanakan dengan melibatkan pengurus desa, tokoh adat atau RT/RW.

“Hari ini sudah mulai berkoordinasi dgn RT/RW,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin. Sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) 5/2020 tentang Tahapan dan Jadwal, proses rekrutmen masih berlangsung hingga 14 Juli mendatang atau sehari sebelum memulai masa tugasnya di 15 Juli.

Soal potensi PPDP yang tidak netral, Ilham menyebut independen menjadi salah satu syarat dan dibuktikan dengan surat pernyataan. Syarat lainnya adalah tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin, berusia minimal 20 tahun hingga maksimal 50 tahun, serta sehat jiwa dan tidak memiliki penyakit degenerative. “Menyampaikan persyaratan kepada pihak RT/RW,” kata dia. (far/***)

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG