Nasional

Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK Beromzet di Bawah Rp 1 M

Durasi 177 Hari Dipangkas Jadi 21 Hari

F. Iman Wachyudi/Batam Pos
Gerobak pedagang kaki lima berjejer saat berjualan di kawasan Mega Techno City, Batubesar, Nongsa. BPJPH Kemenag menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal untuk UMK.

JAKARTA (BP) – Kabar baik bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk mengurus sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan menggratiskan biaya pengurusan sertifikasi halal untuk UMK dengan omzet di bawah Rp 1 miliar.

Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso menyampaikan, pengenaan tarif Rp 0 atau gratis itu tentu memudahkan para pelaku UMK di seluruh Indonesia. Dia berharap para pelaku UMK mencermati prosedur dalam pengajuan sertifikasi halal. ’’Hal yang paling penting dipenuhi adalah standar halal,’’ katanya kemarin (24/6).

Dia menjelaskan, sertifikasi halal untuk para UMK juga akan dilakukan dengan pertimbangan khusus. Sebab produk yang dihasilkan UMK itu umumnya no risk dan low risk. Selain itu pemerintah juga bakal mengeluarkan ketentuan teknis yang lebih lokal untuk mempermudah pengurusn sertifikasi produk halal.

Sukoso mengatakan, dalam periode 17 Oktober 2019 sampai 27 Mei 2020, sebanyak 4.051 pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal. Dari jumlah terebut sebanyak 2.394 usaha atau sekitar 59 persen adalah pelaku UMK. Dengan regulasi tersebut, BPJPH optimistis ke depan semakin banyak pelaku UMK mendaftar sertifikasi halal.

Menag Fachrul Razi mengatakan, kebijakan penerapan tarif Rp 0 bagi pelaku UMK dengan omzet di bawah Rp 1 miliar, adalah wujud kemudahan yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, dia mengatakan, durasi proses sertifikati halal dipangkas dari 117 hari menjadi 21 hari.

Fachrul menjelaskan, kemudahan itu diberikan pemerintah dengan tujuan mempercepat perputaran ekonomi lokal. Kemudian juga memperbaiki daya beli masyarakat. Serta mendorong kebangkitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. ’’Khususnya kelangsungan usaha dan pemasaran UMK secara lebih cepat dan luas,’’ jelas Fachrul.

Dia menambahkan, penerapan tarif Rp 0 alias gratis itu dilakukan dengan cara subsidi silang. Caranya adalah biaya pengurusan sertifikasi halal oleh pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 1 miliar, digunakan untuk subsidi pelaku UMK. Selain itu juga diambil dari realokasi anggaran Kemenag serta pagu dari BPJPH sendiri. (*/wan)

Reporter : JP GROUP
Editor : MOHAMMAD TAHANG