Nasional

Divonis 12 Tahun, Tak Bakal Ajukan Banding

LPSK Diminta Beri Kompensasi

F. FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
Layar menampilkan sidang pembacaan putusan kasus penusukan terhadap mantan Menko Polhukam Wiranto dengan terdakwa Fitri Diana di PN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (25/6).

JAKARTA (BP) – Tiga terdakwa kasus penusukan Wiranto di Menes, Pandeglang, Banten divonis bersalah Kamis (25/6).

Hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun tetap saja tinggi. Meski demikian, para terdakwa tidak berniat me­ngajukan banding. Mereka menerima saja putusan hakim.

Syahrial Alamsyah alias Abu Rara mendapat vonis paling lama, yakni 12 tahun penjara.

”Mengadili menyatakan terdakwa Syahrial telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak terorisme,” sebut Ketua Majelis Hakim Masrizal di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat kemarin. Sementara istrinya, Fitria Adriana, divonis 9 tahun dan Syamsuddin alias Abu Basilah alias Jack Sparrow 5 tahun.

Tindakan Syahrial dan Fitria dinyatakan memenuhi unsur pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 6 jo Pasal 16 UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara Syamsuddin melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 UU 5/2018 karena ikut dalam aliran Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan tidak menghentikan aksi Abu Rara, serta mendukung Abu Rara untuk melakukan tindakan amaliyah.

Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan JPU 16 tahun. Kamsi selaku kuasa hukum menyatakan cukup puas dengan hasil tersebut. Meskipun dia sudah menyiapkan upaya banding. ”Sana sudah menerima. Sebetulnya rancangan saya mau banding tapi terdakwa sudah pasrah,” jelas Kamsi usai sidang.

Kamsi pun mengiakan bahwa para terdakwa tiba-tiba menerima putusan. Ini otomatis mematahkan pleidoi sebelumnya, khususnya Syamsuddin yang mengaku sudah ada di Manado ketika kejadian. Pada pembacaan pleidoi, Kamsi menyebut bahwa Syamsuddin tidak berkaitan secara langsung. Namun kemarin dia menyatakan ada keterlibatan. ”Iya (Syamsuddin berbaiat dan ikut merencanakan),” ujarnya singkat.

Abu Rara tidak banyak berkomentar. ”Saya terima putusan hakim tanpa cela,” ujarnya melalui sambungan video konferensi.

Selain itu, majelis hakim juga menetapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan kompensasi kepada Wiranto sebagai korban. Kompensasi sekitar Rp 37 juta. Kepala LPSK Hasto Atmojo membenarkan ada kompensasi tersebut dan sudah mempersiapkannya. ”Jadi nanti begitu sudah in kracht putusannya, LPSK wajib membayar itu,” jelas Hasto ketika dikonfirmasi kemarin.

Namun, dia menegaskan bahwa ini bukan semata-mata karena Wiranto adalah pejabat negara. ”Perlu dicatat bahwa Pak Wiranto tidak meminta atau mengajukan kompensasi,” tegasnya. (*/deb)

Reporter : JP GROUP
Editor : MOHAMMAD TAHANG