Nasional

Firli Cs Berdampak Negatif bagi KPK

F. HENDRA EKA
Ketua KPK, Firli Bahuri usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Hasil survei PPPI memaparkan tidak ada dampak positif bagi KPK sejak dipimpin Firli.

JAKARTA (BP) – Rapor merah atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan kembali dikuatkan dengan hasil riset.

Yang terbaru, hasil survei Paramadina Public Policy Institute (PPPI) memaparkan tidak ada dampak positif bagi KPK semenjak dipimpin Firli. Sebanyak 66 persen stakeholder yang menjadi responden menilai Firli cs berdampak negatif bagi KPK.

Managing Director PPPI, Ahmad Khoirul Umam, memaparkan mayoritas responden menilai perubahan UU KPK dan pergantian kepemimpinan berimplikasi pada tidak efektifnya kinerja lembaga antikorupsi itu. Kinerja itu diukur dari jumlah penindakan yang turun drastis (34 persen responden), semakin sulitnya penyidikan dan penyelidikan (32 persen) dan keengganan KPK menyentuh kasus-kasus besar di lingkaran kekuasaan.

Umam menjelaskan, survei itu dilakukan secara independen sebagai bagian dari evaluasi kinerja KPK semester 1. Total, ada 60 responden elite yang ambil bagian dalam survei itu.

Di antaranya kalangan aktivis anti-korupsi, intelektual kampus, peneliti lembaga riset, jurnalis media, pakar kebijakan pubik, policy advisor di bidang ekonomi ,dan tata kelola pemerintahan, serta tokoh sosial-keagamaan.

”Mayoritas responden merasa tidak puas terhadap kinerja pimpinan KPK yang baru,” ujarnya dalam diskusi online, kemarin (25/6).

Menurut Umam, hasil survei itu harus menjadi lecutan untuk meningkatkan kinerja KPK. Dia berharap, KPK kembali meraih kepercayaan publik dan kelompok civil society sebagai garda terdepan pembela KPK. ”Pimpinan KPK baru perlu memahami sejarah bahwa civil society adalah bemper utama bagi pertahanan KPK,” terangnya.

Selain soal kinerja KPK, PPPI juga memaparkan hasil survei terkait isu antikorupsi lain. Salah satunya mengenai tren kekuatan media yang peduli terhadap agenda antikorupsi.

Jawa Pos (grup Batam Pos) berada di urutan kelima dari total 17 media yang menjadi objek pilihan responden. ”Sebanyak 19 persen responden percaya KPK mampu meningkatkan efektifitas mesin antikorupsinya, selebihnya apriori dan tidak percaya akan terjadi perubahan.”

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menambahkan, saat ini KPK memasuki era yang paling suram. Menurut dia, hal itu tak lepas dari rentetan kejadian pelemahan yang dilakukan Presiden dan DPR terhadap KPK di sepanjang 2019.

”Mulai dari proses pemilihan pimpinan KPK yang sarat akan kepentingan politik, sampai pada upaya melululantahkan kewenangan melalui jalur legislasi,” paparnya.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola menyebut, pimpinan KPK saat ini kerap menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kondisi itu menjadi persoalan baru dalam tata kelola organisasi di KPK. ”Begitu pula pada aspek penindakan dan pencegahan, yang mana juga tidak menunjukkan perkembangan signifikan dibanding kepemimpinan sebelumnya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pengawasan dari masyarakat itu harus dihargai. Namun, Ali menyebut kinerja lembaganya selama satu semester ini juga perlu diketahui publik. Di bidang penindakan, misalnya, sudah ada 30 surat perintah penyidikan (sprindik) dengan total 36 tersangka. KPK juga melakukan penangkapan terhadap 2 buronan kasus suap dan gratifikasi di MA, serta penangkapan 2 tersangka kasus suap proyek di Muara Enim. (***/tyo)

Reporter : JP GROUP
Editor : MOHAMMAD TAHANG