Politika

KPU Minta Tambah Anggaran Rp 696 M

Bawaslu Rp 699 M

F. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Petugas melakukan penyortiran surat suara pemilu 2019 di Kecamatan Menteng, Jakarta, Selasa (26/3/2019). KPU dan Bawaslu meminta penambahan anggaran terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

JAKARTA (BP) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (KPU) mengajukan usulan penambahan anggaran untuk tahun 2021. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (25/6). Total usulan tambahan dua lembaga Penyelenggara Pemilu itu nyaris Rp 1,3 triliun.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, untuk tahun anggaran 2021, pihaknya telah menerima pagu indikatif sebesar Rp 2,048 triliun. Dia menilai, jumlah tersebut belum cukup memenuhi kegiatan di tahun 2021. Untuk itu, pihaknya merasa perlu mengajukan tambahan.

”KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 696 miliar,” ujarnya dalam RDP yang ditayangkan secara virtual.

Dia menjelaskan, penambahan tambahan anggaran itu sebagian besar untuk memenuhi kegiatan rutin. Seperti belanja operasional pegawai, kantor, dan non-operasional.

Selain penambahan, KPU juga mengusulkan sejumlah pergeseran anggaran. Antara lain program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Rp 2,005 triliun menjadi Rp 1,993 triliun dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik dari Rp 43,069 miliar menjadi Rp 55,075 miliar.

Lebih lanjut lagi, ada juga usulan pergeseran antar program APBN 2020. Yakni pergeseran Rp 10 miliar dari program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik ke program dukungan manajemen.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, dalam pagu indikatif 2021 jajarannya mendapat alokasi Rp. 1,64 triliun. Namun sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga memgajukan tambahan. ”Kami menyampaikan usulan tambahan anggaran Bawaslu tahun anggaran 2021 699 miliar,” ujarnya.

Pria asal Pekalongan itu menjelaskan, tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung program di tahun 2021. Di mana pihaknya mencanangkan penguatan kelembagaan Bawaslu daerah. Baik dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun infrastrukturnya.

”Ada juga rencana pembentukan pusat pengawasan pemilu,” imbuhnya.

Proses pembahasan atas usulan tersebut relatif tidak berlangsung lama. Semua komisi II DPR menyatakan persetujuannya. Hanya saja, mereka berharap usulan kenaikan anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja dalam memajukan kualitas demokrasi di Indonesia.

”Dalam pengalokasian anggaran, senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan komisi II,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan. Usai disepakati, lanjut dia, tim komisi II yang masuk dalam jajaran anggota badan anggaran memperjuangkan dalam rapat banggar DPR RI.
Anggaran Pilkada

Sementara itu, selain membahas pagu anggaran 2021, dalam RDP kemarin juga dibahas perkembangan pencairan anggaran Pilkada 2020. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, hingga kemarin, anggaran yang dijanjikan Menteri Keuangan belum juga dicairkan. Padahal, kondisinya sudah mendesak.

”Kalau ditanya apa perasaan kami, terus terang kami risau,” ujarnya.

Arief menjelaskan, pihaknya sudah mengambil kebijakan memundurkan tapan verifikasi faktual dari 18 Juni menjadi 24 Juni. Pertimbangannya, agar saat tahapan berlangsung, uang sudah cair. Namun faktanya, hingga kemarin belum juga dicairkan.

Pria asal Surabaya itu mengaku tidak mungkin memundurkan lagi tahapan. Sebab, jadwal sudah sangat padat. Dia sendiri berharap anggaran bisa dicairkan hari ini sehingga saat petugas verifikasi faktual turun ke lapangan 29 Juni nanti, uang untuk keperluan pembelian APD sudah selesai. Situasi yang sama juga dialami Bawaslu.

Lambatnya proses pencairan yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan Komisi II DPR. Salah satunya dilontarkan Johan Budi. Dia menilai, pemerintah tidak serius. Anggota fraksi PDIP itu bahkan sempat mengusulkan penundaan jika anggaran tak kunjung cair.

”Saya usul ke Komisi II untuk ditunda dulu pilkada karena kayaknya main-main ini enggak serius pemerintah,” ujarnya. Kekecewaan yang sama juga disampaikan Sejumlah anggota lainnya.

Atas dasar itu, dalam kesimpulan rapat RDP kemarin, Komisi II memasukkan desakan pencairan anggaran Pilkada 2020. ”Komisi II mendesak pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan anggaran Pilkada serentak tahun 2020,” kata Doli.

Terpisah, Menteri KoordinatorBidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut aktif mengawasi jalannya pilkada serentak yang dilaksanakan akhir tahun ini. Tidak hanya pemerintah, KPU dan DPR juga punya pandangan sama.

”Bagaimana pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi,” ungkap dia.

Dalam pelaksanaan pilkada serentak, dia ingin ada sinergi melawan potensi tindak pidana korupsi. Tujuannya tidak lain agar penyelenggaraan pilkada di 270 daerah itu berkualitas dan tanpa sedikitpun celah untuk korupsi. ”Jadi, secara ilmiah nanti silakan beri masukkan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi Covid-19 tidak turun,” bebernya.

Mahfud menegaskan kembali, pilkada serentak tahun ini tidak mungkin ditunda. Walau pandemi virus corona masih terjadi, pesta demokrasi itu harus tetap diselenggarakan. Dia menilai, masalah ekonomi bakal kian banyak bila pilkada ditunda karena Covid-19. Setiap daerah butuh pemimpin tetap dalam kondisi saat ini. Bukan pelaksana tugas yang kewenangannya terbatas dan tidak bisa seperti kepala daerah definitif.

Untuk itu, pemerintah berusaha menghindari agar tidak ada daerah yang kepala daerahnya hanya pelaksana tugas. (far/syn/***)

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG