Home

Tersangka Bakal Bertambah

Kejagung Tetapkan 4 Pejabat BC Batam dan 1 Importir sebagai Tersangka Kasus Importase Tekstil Dirjen BC 2018-2020

F. yYASHINTA/BATAM POS
Penyidik Kejagung RI saat memeriksa pemilik kontainer di gedung Kejari Batam, beberapa waktu lalu. Kejagung menetapkan lima orang tersangka, empat pejabat KPU BC Batam dan seorang pengusaha dalam kasus tindak pidana korupsi importase tekstil.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan empat pejabat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai (BC) Batam tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam importase tekstil, pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, tahun 2018 hingga 2020.

Keempat pejabat tersebut, adalah Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) pada KPU BC Batam, MM (Mukhamad Muklas); Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) III pada KPU BC Batam, DA (Dedi Aldrian); Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) I pada KPU BC Batam, HAW (Hariyono Adi Wibowo); serta Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) II KPU BC Batam, KA (Kamaruddin Siregar).

Selain empat pejabat KPU BC Batam tersebut, Kejagung juga menetapkan satu tersangka dari pihak pengusaha, yakni pemilik PT Fleming Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP), Irianto.

“Benar, ada empat pejabat BC Batam dan satu pengusaha sudah ditetapkan tersangka. Namun, penyidikan oleh jaksa penyidik tidak akan berhenti pada penetapan terhadap lima orang tersangka ini,” ujar Hari Setiyono, kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI kepada Batam Pos, Kamis (25/6) pagi.

Hari mengatakan, tak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah jika ditemukan alat bukti yang cukup oleh penyidik. Apalagi ada belasan pejabat dan pegawai BC Batam yang sudah dimintai keterangan secara maraton beberapa waktu lalu di Kejari Batam. “Kita ikuti saja perkembangannya ya,” ujar Hari.

Ia menjelaskan, awalnya jaksa penyidik memeriksa tiga orang saksi dari pegawai KPU BC Batam yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan pabean dan cukai di KPU BC Batam. Ketiganya, yakni Dedi Aldrian, Hariyono Adi Wibowo, Kamaruddin Siregar. Selama ini, ketiganya yang selalu melayani dan berhubungan dengan pengurus PT FIB dan PT PGP sebagai importer tekstil dari Singapura ke Batam.

“Iya, pemeriksaan ketiganya awalnya sebagai saksi guna mencari serta mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang dari luar negeri. Khususnya untuk tekstil dari India yang mempunyai pengecualian tertentu dengan barang importasi lainnya, baik secara aturan atau prosedur maupun kenyataannya yang terjadi atau dilaksanakan oleh ketiga saksi tersebut,” jelas Hari.

Setelah selesai pemeriksaan ketiga saksi, berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan Tim Jaksa Penyidik, ketiga saksi tersebut ditetapkan sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya dalam perkara tersebut. Yakni, Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) KPU BC Batam, Mukhamad Muklas, dan pemilik PT FIB dan PT PGP, Irianto.

“Penetapan tersangka ini berdasar Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-22/F.2/Fd.2/04/2020 tanggal 27 April 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : PRINT-22a/F.2/Fd.2/05/2020 tanggal 6 Mei 2020,” sebutnya.

Atas perbuatannya itu, kelima tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP dalam turutan primer. Sementara dalam tuntutan subsidair, mereka disangkakan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Junto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hari menambahkan, selain ditetapkan sebagai tersangka dalam importase tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai tahun 2018 hingga 2020, penyidik juga memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. “Tersangka dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari, terhitung mulai Rabu 24 Juni 2020 sampai 13 Juli 2020,” imbuhnya.

Pelayanan Tetap Normal
Sementara itu, meski empat pejabat BC Batam ditetapkan sebagai tersangka, namun pelayanan di KPU BC Batam tetap berjalan normal. “Saat ini, kita ikuti saja prosesnya oleh instansi yang berwenang. Terkait pelayanan tetap jalan. Kepada pengguna jasa tetap akan kita upayakan optimal,” ujar Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Batam, Sumarna, Kamis (25/6).

Keempat pejabat tersebut diketahui bertanggung jawab dalam bidang pelayanan pabean dan cukai di KPU Bea Cukai Batam. Mereka sering melayani dan berhubungan dengan pengurus PT FIB serta pengurus PT PGP sebagai importir tekstil dari Singapura ke Batam. “Untuk pelayanan tetap jalan. Kepada pengguna jasa tetap akan kita upayakan pelayanan optimal,” kata Sumarna.

Sebelum menetapkan lima tersangka, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima pejabat BC Batam, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam, Susila Brata. Penyidik kemudian menggeledah rumahnya di Kompleks Bea Cukai di Jalan Bunga Raya, Baloi Indah, Lubukbaja. Kemudian, menggeledah rumah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPU BC Batam, M. Munif.

Pemeriksaan berlanjut ke Kabid PFPC di KPU BC Batam, Mukhamad Muklas bersama tiga orang bawahannya, Dedi Aldrian, Hariyono Adi Wibowo, dan Kamaruddin Siregar, dan sejumlah pejabat dan pegawai BC Batam lainnya. Termasuk pengusaha (importir) dan pemilik jasa pengiriman kontainer yang digunakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tindak pidana korupsi dalam proses importase tekstil tersebut bermula pada 2 Maret 2020. Saat itu, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjungpriok melakukan penegahan 27 kontainer milik dua perusahaan, yakni PT FIB dan PT PGP.

Dari 27 kontainer yang diamankan, 10 kontainer diimpor PT PGP dengan membayar Rp 730 juta. Sedangkan 17 kontainer lainnya diimpor PT FIB dengan membayar Rp 1,09 miliar.

Keseluruhan kontainer dikirim menuju Kompleks Pergudangan Green Sedayu Bizpark, Cakung, Jakarta Timur. Namun, BC Tanjungpriok menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang antara dokumen PPFTZ-01 Keluar, dengan isi muatan hasil pemeriksaan fisik barang. Setelah dihitung, ternyata terdapat kelebihan jumlah barang.

Tak hanya itu, dalam dokumen pengiriman disebutkan, tekstil tersebut disebut berasal dari Shanti Park, Myra Road, India, dengan kapal pengangkut berangkat dari Pelabuhan Nhava Sheva di Timur Mumbai, India. Namun faktanya, kapal pengangkut tersebut tidak pernah singgah di India dan barangnya berasal dari Tiongkok.

Aktivitas ini bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Kejagung menyebut ada 566 kontainer barang yang sudah masuk menggunakan modus mengubah invoice yang mengubah nilai barangnya lebih kecil untuk mengurangi bea masuk yang harus dibayar oleh PT FIB dan PT PGP.

Selain itu, mengurangi volume dan mengubah jenis barang dari tekstil premium ke tekstil biasa yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dengan cara menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang tidak benar.

Atas perbuatannya tersebut, menjadi salah satu sebab banyaknya produk kain impor di dalam negeri sehingga menjadi penyebab kerugian perekonomian negara. (***)

Reporter : EGGI IDRIANSYAH
YOFI YUHENDRI
Editor : MOHAMMAD TAHANG