Kepri

Satu Laptop Dibanderol Rp 9,3 Juta

Harga di Tanjungpinang Rp 4,3 Juta

Pengadaan 2.400 unit laptop milik Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri yang dilaksanakan lewat APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu diduga di-mark up.Ini lantaran satu unit Laptop Lenovo dengan spek amd A9-9425 Radeon R5 3.10 GHz windows 10 tersebut dibanderol Rp 9.328.000. Sementara harga laptop dengan merek dan spek yang sama di sejumlah toko elektronik di Tanjungpinang harganya diperkirakan sebesar Rp 4.300.000.

Merujuk surat perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui Disdik Provinsi Kepri bersama PT. Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) dengan nomor 24.957/SP/DISDIK-KEPRI/2019 pada tanggal 27 September 2019 tersebut pekerjaanya adalah pengadaan laptop penunjang kegiatan media pendidikan untuk SMAN di Kepri.
Berdasarkan perbandingan harga tersebut, jika acuannya harga vendor, pengadaan 2.400 unit laptop yang digunakan sebagai media pendidikan untuk SMAN di Kepri tersebut sebesar Rp 22.387.200.000.

Kemudian untuk harga yang berada di sejumlah toko elektronik di Tanjungpinang, pengadaan laptop tersebut dengan jumlah yang sama atau merk dan spek yang serupa hanya memerlukan anggaran sebesar Rp 10.320.000.000
Kemudian, dari data yang didapat di internal Disdik Provinsi Kepri, tujuh SMA Negeri di Ibu Kota Provinsi Kepri mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Total keseluruhan tujuh SMA Negeri di Tanjungpinang mendapatkan bagian 175 unit.

“Ya benar ada mendapatkan bantuan laptop lenovo dengan spek amd A9-9425 Radeon R5 3.10 GHz windows dari Dinas

Pendidikan mendekati akhir tahun 2019 lalu. Tetapi yang menerima itu langsung kepala sekolah,” ujar salah satu sumber di SMA Negeri yang ada di Tanjungpinang.
Berikutnya di Kota Batam hanya 24 SMA yang mendapatkan bantuan laptop tersebut. Dengan total keseluruhan mencapai 890 unit.

Berikutnya di Kabupaten Bintan ada 10 SMA Negeri yang mendapatkan bagian. Jika ditotalkan dari seluruh SMA di Bintan mencapai 265 unit.

Melangkah ke Kabupaten Karimun ada 15 SMA Negeri yang mendapatkan bagian 420 unit laptop.

Kemudian di Kabupaten Lingga ada 11 SMA Negeri yang turut mendapatkan bagian 210 unit. Selanjutnya di Natuna ada 14 SMA Negeri juga mendapatkan jatah laptop dengan jumlah yang bervariatif dengan total mencapai 300 unit laptop.

Sementara di Kabupaten Kepulauan Anambas, jatah laptop yang disalurkan sebanyak 100 unit. “Saat proses pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan ini minta agar garansi ditambahkan menjadi 3 tahun agar vendor (penyedia) yang dipilih bisa menang,” ujar salah satu sumber di Disdik Provinsi Kepri.

Sementara itu, salah satu pengusaha elektronik di Tanjungpinang yang enggan namanya dikorankan mengatakan harga laptop merk lenovo spek amd A9-9425 Radeon R5 3.10 GHz windows 10 tersebut harga di Tanjungpinang ini sebesar Rp 4,3 juta.

Menurutnya, untuk garansi resmi tidak ada tiga tahun, yang ada hanya satu tahun.
“Meskipun ada peningkatan spek, harganya juga tidak mungkin tembus pada angka Rp 9,3 juta. Abang bisa ceklah di semua toko yang jual laptop di Tanjungpinang ini, pasti berkisar pada angka Rp 4,3 jutaan,” ujarnya, Jumat (26/6) di Tanjungpinang.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Muhammad Dali yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) Disdik Kepri tersebut masih belum bisa dikonfirmasi perihal masalah ini.

Sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Keuangan Disdik Kepri, Yudi Renva, meskipun sudah membaca pertanyaan seputar pengadaan laptop ini, juga tidak memberikan respon apapun.

Terpisah, mantan Legislator Komisi IV DPRD Kepri yang pernah membidangi bidang pendidikan dan kesehatan, Yusrizal juga heran pengadaan besar dengan jumlah Rp 22,3 miliar tersebut dilaksanakan lewat APBD Perubahan. Dirinya menduga, kegiatan ini terkesan kejar tayang.

Menurutnya, kegiatan pengadaan ini tentunya harus sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga benar-benar tepat sasaran.

”Idealnya harus melalui perencanaan yang matang dan pengadaanya juga harus pada APBD murni, bukan APBD Perubahan. Karena pengadaan harus sesuai dengan perencanaan yang matang,” ujar Yusrizal yang merupakan politisi Partai Hanura tersebut.

Barenlitbang Enggan Buka Suara
Sementara itu, Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, enggan memberikan penjelasan secara detail tentang rencana pengadaan 2.400 unit laptop yang dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri lewat APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu.
Kepala Bidang Program Barenlitbang Provinsi Kepri, Arman mengatakan sistem penganggaran melalui proses yang panjang.

“Tidak paham saya, karena proses penganggaran itu panjang,” ujar Arman, Kamis (25/6) di Tanjungpinang ketika memberikan jawaban mengenai proyek pengadaan laptop 2.400 unit di Disidik Provinsi Kepri.

Saat ditanya apakah rencana pengadaan tersebut sudah melintas di Barenlitbang Provinsi Kepri, dan menggunakan pos anggaran Disdik Kepri atau dari dana alokatif Dewan Provinsi Kepri? Terkait hal itu, Arman enggan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
Menurut salah satu pejabat teras di Barenlitbang Provinsi Kepri yang enggan namanya dikorankan, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, tentu perencanaan harus masuk dalam sistem yang ada di Barenlitbang.

Dikatakannya, perencanaan menggunakan sistem tersebut sudah berlangsung selama empat tahun di lingkungan Pemprov Kepri.
“Karena tidak mungkin, kegiatan dilaksanakan, tanpa masuk dalam perencanaan. Selain itu juga harus disampaikan ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup),” ujarnya memberikan penjelasan, kemarin.

Terpisah, salah Pejabat Eselon IV di lingkungan Disdik Provinsi Kepri mengatakan, terkait penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhammad Dali juga sempat terjadi perselisihan.
Maka berselang beberapa waktu setelah jadi PPK, Raja Faesal memutuskan mundur. Ia tidak mau menjadi korban, kegiatan yang dipaksakan ini.
“Kegiatan ini, sebenarnya bukan inisiatif Disdik Kepri. Tetapi merupakan titipan dari dewan menggunakan dana alokatif,” ujarnya.

Menurutnya, untuk lebih jelas, pos anggaran pengadaan laptop tersebut bisa telusuri ke Bidang Program Barenlitbang Provinsi Kepri.

“Tidak ada satupun kegiatan pengadaan yang bisa dilaksanakan, tanpa harus melewati pembahasan di Bidang Program Barenlitbang Provinsi Kepri,” tegasnya.

Seperti diketahui, proyek pengadaan laptop sebanyak 2.400 unit oleh Disdik Provinsi Kepri pada APBD Perubahan 2019 yang diperuntukan untuk SMA Negeri di Provinsi Kepri saat ini tengah diselisik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri.
Sejauh ini, sejumlah nama sudah dimintai keterangan. Pertama adalah Mantan PPK, Raja Faesal, PPK Irwan Penggabean, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhamamd Dali.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Ali Rahim membenarkan adanya proses pemeriksaan terhadap pengadaan laptop. Namun progres pemeriksaanya sampai sejauh mana, ia belum mendapatkan penjelasan dari tim yang melakukan pemeriksaan.(***)

Reporter : JAILANI
Editor : GUSTIA BENNY