Metropolis

Jalinkan Kemitraan dengan Waralaba Nasional

Dewan Minta Pemko Perhatikan UMKM

F. Iman Wachyudi/Batam Pos
Pedagang kue di Pasar Puja Bahari, Nagoya saat melayani pembeli, Minggu (17/5) lalu. Dewan minta Pemko Batam membuat terobosan agar pelaku UMKM bisa terus bertahan.

 

BATAM (BP) – Anggota Komisi II DPRD Batam, Putra Yustisi Respati mengungkapkan, anggaran pembinaan yang ditujukan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 4,2 miliar. Jumlah itu naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sebesar Rp 2,2 miliar.

Namun, dengan anggaran tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Batam dinilai belum menunjukkan perhatian lebih terhadap pelaku UMKM. Bahkan saat ini banyak UMKM yang gulung tikar.

”Kami sudah mempertanyakan apakah dengan anggaran segini, sanggup untuk membina? Pada saat itu jawabannya, cukup,” ujar Putra, Minggu (28/6).
Dengan situasi pandemi Covid-19 ini, ditambah dengan menjamurnya bisnis waralaba seperti minimarket berjaringan saat ini, memang akan sulit bagi pelaku UMKM untuk bersaing. Sebab, dengan perkembangan zaman, ekspansi bisnis waralaba berjaringan nasional tersebut tidak bisa dihindari.

”Solusi sangat baik saat ini adalah titip jual setiap produk dari UMKM di bisnis waralaba tersebut,” ujarnya.

Namun, untuk menitipkan produk UMKM tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, untuk mendapatkan display produk yang bagus, UMKM harus membayar sejumlah uang agar produknya ditempatkan di tempat yang bagus. ”Kalau tidak membayar, ditaruh di bawah. Kan otomatis orang tidak nampak,” tuturnya.

Oleh karena itu, sebagai anggota DPRD Kota Batam, Putra meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam membuat suatu regulasi yang mengatur mengenai jalinan kerja sama agar penjualan produk dari UMKM ini agar mampu bertahan dan bisa berkembang.
”Jika mendirikan gerai wajib, bisnis waralaba ini wajib juga untuk men-display (memajang) produk UMKM,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman mendorong hadirnya stimulus kepada UMKM di Batam. Baik berupa pelatihan dalam jaringan, pendampingan, pengadaan alat penunjang UMKM dan dana bergulir.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, UMKM adalah salah sektor penopang ekonomi di Batam, sehingga perlu mendapat perhatian. ”Ini agar UMKM bisa terus bertahan dan inovatif dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sudah beberapa bulan di Batam,” kata Hendra.

Hendra melanjutkan, pihaknya memahami kondisi keuangan pemerintah tidak normal pada saat ini. Namun, ia tetap berharap kepada dinas terkait terus berupaya dan cari aturan yang konkrit yang bisa menumbuhkan semangat para UMKM.

Salah satunya, memaksimalkan dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat senilai Rp 150 triliun untuk dunia usaha, termasuk UMKM. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : RATNA IRTATIK