Nasional

Presiden: Saya Jengkel

Rapat Soal Covid-19 Bersama Para Menteri, Jokowi Singgung Reshuffle

F. IMAM HUSEIN/JAWA POS
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat meninjau salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5) lalu.

JAKARTA (BP) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kekecewaannya kepada para menteri dan kepala lembaga terkait penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Secara tegas Jokowi mengatakan, tidak ada progres signifikan dalam program-program penanganan Covid-19. Contoh bidang yang dia sorot adalah kesehatan.

Arahan tegas Jokowi itu disampaikan dalam pengantar sidang kabinet paripurna yang digelar 18 Juni lalu. Saat itu sidang kabinet berlangsung tertutup untuk wartawan. Video penyampaian arahan itu baru diunggah Sekretariat Presiden di channel YouTube resmi mereka kemarin (28/6).

Kepada para menteri dan kepala lembaga lainnya, Jokowi menegaskan, saat ini kondisinya adalah krisis. Untuk itu, dia meminta semua pejabat harus memiliki sense of crisis yang sama. Dia juga menyinggung OECD yang memperkirakan ekonomi dunia tumbuh minus 6 persen sampai 7,6 persen. Kemudian versi Bank Dunia tumbuh minus 5 persen.

’’Jangan (bekerja, red) biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita,’’ kata Jokowi. Berkali-kali Jokowi bicara dengan nada tinggi. Kemudian juga dengan suara yang berat. Kening berkerut. Terkesan raup wajah yang kecewa.

Jokowi mengatakan, dirinya melihat masih banyak yang menganggap kondisi sekarang ini normal. Kemudian bekerja masih biasa-biasa saja. Dia menegaskan, para menteri dan kepala lembaga harus bekerja ekstra luar biasa. Sebab menurut Jokowi kondisi saat ini sudah extra ordinary.

’’Saya lihat masih banyak kita seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ,’’ kata Jokowi. Kenapa para pemegang kebijakan, seperti para menteri, tidak memiliki perasaan dengan situasi krisis. Dia lantas mengingatkan supaya belanja kementerian untuk ditingkatkan. Dia menerima laporan bahwa belanja kementerian masih biasa-biasa saja.

Dia meminta kementerian dan lembaga segera keluarkan belanja anggaran sejepatnya. Sehingga uang banyak beredar di masyarakat. Kemudian konsumsi masyarakat menjadi naik.

Jokowi mencontohkan di bidang kesehatan yang sudah dianggarkan Rp 75 triliun. ’’Baru keluar 1,53 persen coba,’’ katanya. Menurut Jokowi dengan belanja yang kecil itu, menjadikan peluang uang beredar di masyarakat menjadi ter-rem. Menurut Jokowi dengan beredarnya uang anggaran kementerian di masyarakat, bisa menjadi trigger ekonomi.

Untuk anggaran kesehatan itu, Jokowi meminta supaya pembayaran untuk tunjangan dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera dikeluarkan. Kemudian belanja perlatan kesehatan juga segera dikeluarkan.

Jokowi lantas menyinggung program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat supaya segera dikeluarkan. Jika terjadi masalah atau hambatan, supaya segera dilakukan Tindakan lapangan. Menurut dia program bansos sudah lumayan. Namun dia mengatakan program bansos harusnya sudah tersalur 100 persen.

Kemudian untuk bidang bidang ekonomi, Jokowi meminta supaya program stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Dia mengatakan pelaku usaha mikro, kecil, dan lainnya sedang menunggu implementasi stimulus ekonomi.

’’Jangan biarkan mati dulu, baru kita bantu. Tidak ada artinya,’’ tutur Jokowi. Dia meminta perusahaan, khususnya yang padat karya, diberikan priritas. Sehingga tidak sampai terjadi PHK. Jokowi meminta jangan sampai sudah terjadi PHK besar-besaran, namun uang stimulus ekonmi satu rupiah pun belum ada yang masuk ke dunia usaha.

Jokowi mengatakan jika kelambatan itu dipicu karena peraturan, dia siap mengeluarkan Perpu maupun Perpres. Dia mengatakan selama untuk nasib 267 juta penduduk Indonesia, dia siap dengan langkah politik maupun birokrasi. Termasuk mempertaruhkan reputasi politiknya.

’’Saya harus omong apa adanya. Tidak ada progres yang signifikan,’’ tutur dia. Sekali lagi Jokowi meminta jajarannya untuk merasakan kondisi krisis saat ini. Langkah-langkah khusus harus dilakukan. Dia bahkan bisa saja membubarkan lembaga. Kemudian juga bisa melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Jokowi mengatakan, dirinya akan melakukan tindakan extra ordinary keras. Dia meminta betul jajarannya untuk mengerti dan memahami apa yang dia sampaikan. Kerja keras dalam situasi seperti ini baginya sangat diperlukan. ’’Kecepatan diperlukan. Tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis,’’ kata Jokowi di penghujung arahannya. Dalam rapat itu seluruh Menteri terlihat hadir. Termasuk juga Gubernur Bank Indonesia Perry Wariyo.

Khusus soal adanya insentif untuk para tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19, sudah disampaikan secara langsung oleh Jokowi ke publik 23 Maret lalu. Waktu itu dia menyampaikan di sela peresmian RS Darurat Wisma Atlet. Untuk dokter spesialis Rp 15 juta/bulan, dokter umum atau dokter gigi Rp 10 juta/bulan, bidan atau perawat Rp 7,5 juta/bulan, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta/bulan.

Ternyata lebih dari tiga bulan berselang, insentif yang dijanjikan Jokowi itu tidak kunjung dicairkan. Kondisi ini diakui oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Ari Fahrial Syam. ’’Iya ini memang masalahnya. Insentif yang dijanjikan belum turun,’’ kata Ari. Kalaupun ada insentif bagi para dokter, itu berasal dari uang rumah sakit sendiri.

Kondisi ini ditambah lagi soal dukungan anggaran untuk laboratorium PCR. Nah sampai saat ini dukungan atau support dari Kemenkes dia nilai masih kurang.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, sinyalamen reshuffle yang dilontarkan Presiden Jokowi tidak main-main. Itu tampak dari ekspresi kekecewaan dan kegeraman presiden atas kinerja pembantu-pembantunya.

Salah satu yang menjadi sorotan presiden dalam rapat tertutup itu adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. ”Ini seperti kode keras kepada menteri yang bersangkutan,” kata Burhanuddin.(*/wan/mar)

Reporter : JP GROUP
Editor : MOHAMMAD TAHANG