Politika

Bantuan APBN untuk Pilkada Cair

Mulai Turun Hari Ini, Verfak Wajib Sesuai Protokol

F. SALMAN TOYIBI/JAWA POS
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) didampingi komisioner beserta jajaran memperlihatkan alat pelindung diri yang akan digunakan petugas pemilu di gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/6). Bantuan APBN untuk pilkada mulai dicairkan ke rekening satker KPU daerah.

JAKARTA (BP) – Jajaran penyelenggara Pemilu di 270 daerah pelaksana Pilkada akhirnya dapat bernafas lega. Pasalnya, kucuran anggaran APBN yang dijanjikan pemerintah pusat sudah masuk ke rekening masing-masing satker KPU daerah.

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memastikan, pencairan dilakukan merata tanpa ada satu daerah pun yang terlambat. Besaran anggaran yang diterima masing-masing bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. ”Angka keseluruhannya 941 miliar,” ujarnya Senin (29/6).

Dana tersebut, lanjut dia, merupakan pencairan tahap pertama dari total Rp 4,77 triliun yang dibutuhkan KPU untuk memenuhi pelaksana pilkada dengan protokol Covid-19. ”Jadi 941 miliar ini untuk pembiayaan Juni-Juli,” imbuhnya. Sementara untuk tahap kedua direncanakan cair pada Agustus mendatang.

Dengan sudah adanya alokasi anggaran, Raka menyebut jajaran KPU di daerah sudah dapat melakukan pengadaan kebutuhan alat pelindung diri (APD). Khususnya untuk kebutuhan tahapab verifikasi faktual yang prosesnya mulai berjalan di sebagian daerah.

”Jadi pengadaan bukan di KPU RI,” tuturnya.

Pria kelahiran Bali itu mengingatkan agar pengadaan dilakukan secara hati-hati dan memenuhi prinsip penggunaan anggaran yang baik agar tidak bermasalah di kemudian hari. Dia juga mengingatkan agar pengadaan APD dikoordinasikan dengan gugus tugas setempat.

Sementara itu, Raka mengatakan pelaksana verifikasi faktual dukungan calon perseorangan sudah berjalan berjalan hari ini (30/6). Sebagaimaana PKPU Tahapan, proses penyerahan dokumen dari kabupaten/kota ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah berlangsung sejak 24 Juni hingga 29 Juni.

”PPS sudah bisa turun lapangan,” terangnya. Dia juga mengingatkan jajaran PPS agar mematuhi protokol Kesehatan selama melaksanakan tugas verifikasi. Termasuk menggelar rapid test sebelum melakukan verifikasi door to door.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebut empat potensi pelanggaran yang terjadi dalam tahapan verifakasi faktual. Pertama, PPS tidak melakukan verifikasi secara benar. Dia mengingatkan, hal itu berkonsekuensi etik hingga pidana.

”PPS dapat diduga melakukan pelanggaran etika, dan bisa dikenakan pidana pasal 185 B dan 186 UU Pemilihan (Pilkada) 10/2016,” ujarnya. Potensi pelanggaran kedua, lanjut Dewi, pendukung membantah memberikan dukungan. Jika itu terjadi, ada potensi bacalon dan timnya melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

Ketiga, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan. Baik struktural maupun ad hoc. Konsekuensinya yang bersangkutan melanggat etik dan bisa diberhentikan. Sementara potensi pelanggaran yang keempat adalah pendukung berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa. Hal itu bertentangan dengan ketentuan netralitas aparat maupun ASN.

Untuk itu, ’srikandi’ Bawaslu itu mengingatkan para pengawas pilkada harus mencermati berbagai potensi pelanggaran itu. Sekaligus memastikan validitasnya. Termasuk jika ada potensi seseorang mendukung lebih dari 1 bapaslon. ”Ini harus dipastikan dalam proses verfak untuk memastikan akurasi keabsahan kebenaran sesuai dengan kententuan,” imbuh dia. (far/***)

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG