Politika

KPU Kaji Pelonggaran Iklan di Media Massa

Pramono Ubaid Tanthowi
f.riaupos.com

JAKARTA (BP) – Komisi Pemilihan Umum berencana melonggarkan ketentuan kampanye di media masa bagi calon pilkada. Opsi itu diambil sebagai solusi atas rencana pembatasan metode kampanye tatap muka. “Kita tidak hanya membatasi tapi juga melonggarkan di beberapa aspek lain,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi, Senin (30/6) kemarin.

Selama ini, lanjut dia, iklan media massa yang dilakukan calon difasilitasi oleh KPU. Namun dengan dibatasi kampanye tatap muka, iklan media diharapkan bisa menutupi berkurangnya ruang paslon melakukan sosialisasi. Untuk itu, KPU berencana memperbolehkan calon melakukan iklan mandiri di media massa.

Namun demikian, Pram memastidak akan tetap dilakukan pembatasan kuotanya. Hal itu untuk memastikan persaingan antar calon dapat tetap seimbang. “Jangan Paslon yang punya anggaran besar bisa memasangkan iklan jor joran sementara paslon yang anggarannya terbatas tidak bisa,” imbuhnya.

Terkait teknis maupun kuotanya, KPU masih akan melakukan kajian. Termasuk dengan mempertimbangkan ketentuan UU Pilkada.

Terpisah, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, persiapan pelaksana pilkada sudah semakin matang. Perubahan peraturan sudah disiapkan, dan alat-alat dukungan bantuan kesehatan juga sedang berjalan. Yang menjadi tantangan sekarang adalah tahap operasionalisasi.

Misalnya, kata dia, bagaimana semua alat-alat yang sudah disiapkan bisa sampai dan dipergunakan dengan baik. “Baik di level paling bawah maupun masyarakat sampai nanti 9 Desember 2020,” terang dia saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 di Media Center DPR RI kemarin.

Selain persiapan alat-alat kesehatan, tingkat kedisiplinan masyarakat juga sangat penting. Jadi, protokol kesehatan harus terus dikampanyekan, mulai dari pemakaian masker, physical distancing, cuci tangan, membawa hand sanitizer, dan mengukur suhu badan. “Saya kira ini adalah modal besar kita untuk mensukseskan pilkada serentak,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, ada tiga hal yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pilkada. Yaitu, tingkat partisipasi pemilih. Masih ada waktu 6 bulan untuk mensosialisasikan pilkada pada 9 Desember mendatang.

Penyelenggara pilkada harus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat bahwa pilkada penting, dan kesehatan juga penting. Jadi, bagaimana menselaraskan dua kepentingan itu, sehingga keduanya bisa sama-sama jalan dengan mentaati peraturan-peraturan yang sudah disesuaikan.

Kedua, kata dia, adalah pengawasan terhadap kecurangan, penyimpangan, dan ketidakadilan yang mungkin akan terjadi. Menurut Doli, dalam situasi pandemi Covid-19, mungkin ada modus-modus kecurangan baru dalam pilkada. “Tetapi saya yakin masyarakat kita sekarang sudah melek, dan sudah cerdas secara politik,” ungkap dia.

Selanjutnya, lanjut Doli, para calon kepala daerah harus menyampaikan visi-misi. Salah satunya dalam forum debat kandidat. Maka,dalam peraturan KPU harus dicantumkan forum penyampaian visi-misi dan debat kandidat. Tentu harus disesuaikan dengan protokol Covid-19.
Sementara itu, penyampaian sikap fraksi-fraksi di DPR terhadap penetapan Perppu 2/2020 tentang Pilkada menjadi Undang-undang digelar, kemarin (30/6). Hasilnya, sembilan fraksi di Komisi II DPR menyetujui penetapan Perppu.

Pengambilan keputusan berlangsung tanpa perdebatan berarti. Fraksi Gerindra yang sempat menyatakan penolakan di awal paparan, kemudian meralat pernyataan beberapa saat setelahnya dan berbalik memberikan dukungan. “Fraksi partai Gerindra secara tegas dan bulat menyetujui,” ujar anggota Komisi II fraksi Gerindra Hendrik Lewerissa.

Pada umumnya, para utusan fraksi hanya memberikan catatan dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi bisa dilaksanakan secara hati-hati. Di antaranya dengan mengenakan protokol kesehatan, memberikan jaminan keamanan bagi pemilih dan penyelenggara, hingga memastikan pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran.

Usai semua fraksi menyampaikan sikapnya, rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia sudah dapat mengambil kesimpulan persetujuan. “Telah kita setujui menjadi final RUU hasil pembicaraan tingkat satu,” ujarnya beberapa saat sebelum ketuk palu.

Dengan persetujuan itu, draf RUU penetapan Perppu Pilkada akan di bawa ke pengambilan keputusan tingkat dua. “Untuk pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI yang akan datang,” kata politisi Golkar itu.

Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi sikap sembilan fraksi DPR yang telah memberikan persetujuannya. Dia menilai, persetujuan politik yang bulat memberikan kekuatan pada pelaksanaan Pilkada 9 Desember.

Mantan Kapolri itu juga menegaskan pihaknya mencatat berbagai masukan yang disampaikan lintas fraksi. “Kami sudah baca dan dengar masukan yang perlu difollow up nanti, termasuk tugas dan fungsi pemerintah,” tuturnya.(*)

Reporter: JP GROUP
Editor: JAMIL QASIM