Kepri

Tidak Ada Biaya untuk Seragam Baru

Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Kepri

f.humas Pemprov Kepri

TANJUNGPINANG (BP) – Plt Gubernur Kepri Isdianto
mengatakan, peserta didik baru tidak diwajibkan
membeli seragam sekolah baru.

”Pandemi Covid-19 ini membuat semua lapisan warga
mengalami kesulitan ekonomi. Ditambah lagi warga
harus menyekolahkan anaknya. Kami berinisiatif
tidak mewajibkan orang tua membeli atau membayar
seragam baru di tingkatan SMA sederajat khusus
negeri,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media,
Selasa (30/6) di Kantor DPRD Provinsi Kepri,
Tanjungpinang.

Isdianto menyebutkan, pihaknya melalui Dinas
Pendidikan Provinsi Kepri akan menerbitkan surat
pemberitahuan terkait seragam baru itu.

”agar orang tua pelajar tak terbebani saat pandemi
ini. Jadi saya tegaskan tidak ada pungutan biaya
seragam dari sekolah,” tegasnya.

Soal seragam baru peserta didik baru, apalagi tiap
sekolah memiliki ciri khas atau corak seragam
tersendiri seperti baju batik dan baju olahraga,
Isdianto menyebut, pokoknya tak ada pungutan untuk
seragam baru.

Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua
mengatakan, ia juga sudah menyampaikan keluhan para
orang tua dalam menghadapi PPDB ini. Atas dasar
itulah, ia meminta Plt Gubernur Kepri memberikan
atensi tersendiri.

“Informasi yang kami dapat, biaya seragam SMA
Negeri sekitar Rp2 juta dan SMK Negeri sebesar Rp3
juta. Tentu dengan situasi pandemi ini, kondisi
keuangan masyarakat berada pada situasi yang
sulit,” ujar Rudy Chua, kemarin

Politisi Partai Hanura tersebut menjelaskan, salah
satu keluhan paling banyak dari masyarakat yang
sering timbul pada saat bertemu di kegiatan sosial
( pembagian nasi bungkus dapur umum,red) yang
sedang berjalan ini, kekhawatiran para orang tua
terhadap biaya baju untuk SMA Negeri dan SMK
Negeri.

“Sebaiknya Pemprov melakukan kajian terhadap
masalah beban yang sangat memberatkan orang tua
siswa ini,” jelasnya

Pembina Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri
lebih lanjut mengatakan, menurutnya ada beberapa
alternatif yang bisa dilakukan , antara lain
disubsidi Pemprov Kepri. Masih kata Rudy, apabila
hal itu terkendala pada aturan, bisa menempuh
alternatif lainnya, yakni jangan mewajibkan siswa
membeli seragam dari sekolah dan bebas beli diluar
serta cukup seragam yang urgen saja. Yakni, bisa
menghilangkan seragam batik , baju kurung, baju
olah raga.

“Pada sisi lainnya, adik-adik yang baru tamat
sekolah juga bisa melakukan aksi sosial tentunya
disekolah sekolah asal mereka. Jika seragam yang
mereka miliki tidak diwarisakan kepada saudara,
sebaiknya dikumpulkan dan bantu adik-adik yang baru
masuk. Tentu aksi ini lebih berfaedah, ketimbang
membiarkan seragam tersebut dimakan rayap,” ajak
Rudy Chua.

Senada dengan Rudy, Politisi Partai Golkar Teddy
Jun Askara (TJA) yang membidani pendidikan dan
kesehatan di Komisi V DPRD Kepri tersebut juga
mengatakan demikian. Menurutnya, pada situasi
seperti ini harus ada dispensasi bagi para orang
tua terhadap penyediaan seragam sekolah anak-
anaknya. Karena biasanya seragam tersebut sudah
ditetapkan disekolah pada saat PPDB.

”Dengan kondisi sekarang ini, orang tua harus
diberikan kebebasan untuk memilih. Bagaimana
teknisnya, mereka bisa memenuhi seragam tersebut,
meskipun didapat di luar sekolah,” ujarnya
menambahkan. (*)

Reporter: Jailani
Editor: Tunggul Manurung