Properti

Belum Lunas Rp 1,88 Triliun

Utang Pemerintah ke Hutama Karya

F. JPGROUP
Ilustrasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya.

JAKARTA (BP) – PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan, pemerintah belum membayar dana talangan perusahaan yang sebesar Rp 1,88 triliun. Dana talangan ini belum dibayarkan sejak 2016 untuk proyek pembangunan infrastruktur.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menjelaskan, dana talangan tersebut digunakan perusahaan untuk pembebasan lahan proyek.

“Sampai saat ini masih ada sisa belum dibayar (pemerintah) sebesar Rp 1,88 triliun,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Jakarta, Rabu (1/7).

Budi menjelaskan, alokasi dana yang dikeluarkan oleh perseroan untuk pembebasan lahan sendiri sebesar Rp 8,01 triliun. Namun yang telah dibayar senilai Rp 6,13 triliun. Jadi 2016 sudah tahun kelima,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, dari dana senilai Rp 8,01 triliun tersebut perseroan juga menanggung cost of fund Rp 959 miliar. Namun, dari jumlah dana tersebut, sebanyak Rp 466 miliar sudah diganti pemerintah. “Sehingga masih tekor sebesar Rp 493 miliar,” ungkapnya.

Budi menuturkan, sesuai Perpres 66/2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional. Namun, yang menjadi masalah dalam kaitan Perpres 66/2020 ini sampai saat ini petunjuk teknis atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang harusnya diterbitkan oleh Kemenkeu belum ada. Sehingga yang sebelumnya kami diverifikasi BPKP sedangkan di Kemenkeu belum siap verifikasi lagi.

“Yang kami harapkan bahwa perpres 22/2020 segera efektif sehingga kami bisa mendapatkan penggantian dana talangan yang sudah lama kami keluarkan sehingga operasional kami tidak terganggu,” tutupnya.

Masih Punya Utang ke Wika Rp 59,9 M
Sementara itu, pemerintah belum melunasi utang kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk dana talangan pengadaan lahan sebesar Rp 59,9 miliar.

Direktur Utama Wika, Agung Budi Waskito mengatakan, dari dana talangan tersebut digunakan untuk pembebasan jalan tol yang dikelola oleh perseroan. Hingga Juni 2020 total dana talangan tanah yang digunakan Wika untuk satu jalan tol Serang-Panimbang sebesar Rp 1,27 triliun.

“Kalau dibandingkan dengan Hutama Karya dan Waskita kami memang paling kecil,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi VI DPR, kemarin.

Agung menjelaskan, dari Rp 1,27 triliun tersebut, tahun sebesar Rp 233 miliar dari pemerintah telah dibayar oleh pemerintah pada 2018 lalu, kemudian 2019 sebesar Rp 802 miliar dan 2020 sebesar Rp 174 miliar hingga tersisa Rp 59,9 miliar yang mana sedang dalam tahap verifikasi BPKP. (*)