Nasional

Desakan Reshuffle Kabinet Menguat

F. DOK SESKAB
PRESIDEN Joko Widodo mengangkat tangannya setelah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6) lalu.

JAKARTA (BP) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel dengan kinerja para menteri di kabinetnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu marah dan mengancam akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, kebijkan reshuffle sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Hal itu karena kepala negara mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja menteri di kabinetnya.

“Sebenarnya Presiden punya hak prerogatif dan itu harus berdasarkan evaluasi dan presiden yang punya penilaian,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut Fadli, niat Jokowi yang akan melakukan reshuffle itu sama saja mengakui kinerja pemerintahannya di masa pandemi Covid-19 ini tidak berjalan sesuai harapan.

“Pernyataan presiden kemarin di istana kan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menterinya itu bermasalah,” katanya.

Kendati demikian, Presiden Jokowi perlu menindaklanjuti apa yang disampaikannya tersebut. Jangan sampai yang disampaikannya mengenai reshuffle tidak terwujud atau hanya ‘angin lalu’ saja.

“Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri. Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya,” ungkapnya.
Karena, lanjut Fadli Zon, kalau pernyataan itu tidak diwujudkan, maka pidatonya akan dianggap hanya angin lalu saja. “Enggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan dan akan ada anggapan seperti itu,” tambahnya.

Terpisah, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menilai, arahan Presiden Jokowi kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju menunjukan lemahnya kepemimpinannya dalam menangani krisis Covid-19. “Arahan Presiden Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menurut Pipin, beban masyarakat saat ini semakin tinggi. Sehingga yang dibutuhkan masyarakat adalah fokus penanganan Covid-19. Bukan keluhan Presiden Jokowi yang disampaikan ke publik.

“Masyarakat butuh solusi konkrit dan progres positif penanganan pandemi dan dampaknya, bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah,” katanya.

Pipin juga menilai dari arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Bahkan sampai menyatakan misalnya dalam belanja kementerian bidang kesehatan, dari Rp 75 triliun yang dianggarkan, baru 1,53 persen yang dikeluarkan.

“Kasus seperti ini bukan untuk diungkap ke publik. Selesaikan langsung diinternal kabinet. Kalau kerja menterinya enggak beres. Silahkan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ngancem reshuffle,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Hasnaeni, atau si wanita emas yang sempat mau maju menjadi Bacalon Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Ia berpandangan, tak salah jika Jokowi menilai para bawahannya itu belum menjalankan tugasnya secara optimal, dalam mengatasi pandemi. Karenanya Hasnaeni mendukung apabila ada pergantian menteri atau jajaran lainnya, agar upaya penanganan wabah Covid-19 berlangsung maksimal.
“Saya dukung reshuffle dan Jokowi harus pilih menteri, yang siap pakai dan siap kerja. Yang bisa ‘berlari’, bukan hanya bisa ‘jalan sambil berlari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasnaeni memuji pidato Jokowi tersebut. Pernyataan itu menunjukkan keberpihakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu terhadap rakyat. “Apa yang dikatakan Bapak Presiden, itu sangat luar biasa. Itu sangat betul-betul menyentuh rakyat Indonesia,” ungkap Hasnaeni.

“Jangan sampai rakyat Indonesia sudah mati baru kita tolong. Itu betul-betul Bapak Presiden berpihak kepada rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu memberikan teguran keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan Covid-19.

Presiden bahkan menyinggung opsi perombakan kabinet atau reshuffle di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju.(***)

Reporter : JP GROUP
Editor : ALFIAN LUMBAN GAOL