Kepri

Luhut-Isdianto Bahas Pengelolaan Labuh Jangkar

BATAM (BP)- Retribusi labuh jangkar seharusnya
menjadi sumber pendapatan bagi Kepri. Hingga kini,
realisasi dari retribusi ini belum juga dirasakan
Pemprov Kepri.

Untuk dapat menikmati retribusi itu, seharusnya Plt
Gubkepri Isdianto dan jajarannya harus berusaha
terus. Termasuk saat melakukan rapat membahas
pengelolaan area labuh jangkar dan penataan kabel
atau pipa bawah laut di Kepri bersama Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
di Nongsa Poin Marina, ini hari, Rabu (2/7).

Selain mengadakan rapat tersebut, agenda Menko
Maritim di Kepri selain melakukan peninjauh di
lokasi PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Galang
Batang, Bintan, Luhut juga dijadwalkan mengadakan
video conferance terkait peranan desa dalan
penanganan TBC dari ruang rapat lantai IV Pemprok
Kepri, di Dompak.

Agenda lainnya sesuai dengan rilis yang diterima
Batam Pos dari humas pemprov Kepri, menko maritim
dan investasi juga akan mengadakan video conference
supervisi pengelolaan lahan pertanian beririgasi.

Seperti diberitakan, Iskandarsyah wakil ketua
fraksi PKS Kepri memberikan kritikan kepada
pemerintah daerah provinsi Kepri terkait, selama 3
tahun terakhir belum mampu menghasilkan pendapatan
asli daerah di sektor retribusi daerah. Dari data
LPP apbd, dari target 65.59 M kita hanya mampu
merealisasikan 7.16 M (10,92%) dan target yg
meleset jauh adalah retribusi labuh jangkar.

Seharusnya, ujar Iskandarsyah saat Paripurna
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABDP 2019,
tanggal 29 Juni 2020 lalu, Di tengah kehadiran
Masyarakat Kepri harus sejahtera dari potensi dan
letak Strategis posisi laut Kepri.
”96 persen wilayah Kepri itu lautan,” ujarnya.
KAta Iskandarsyah, apa Guna nya negara telah
memberikan wewenang 0-12 mil Wilayah laut melalui
UU no 23 tentang pemerintah Daerah jika potensi
retribusi itu pun tak dinikmati Kepri.

reporter: Jailani
editor: Tunggul Manurung