Politika

Penanganan Pelanggaran Pemilu Perlu Diperpanjang

Dibatasi Tujuh Hari, Banyak Temuan Lolos

F. CECEP MULYANA/BATAM POS
Petugas TPS 89 di Perumahan Bukit Palm Batam Kota dengan mengenakan pakaian Melayu memandu seorang warga saat memasukan surat suara yang telah dicoblos saat pelaksanaan Pemilu 2019.

JAKARTA (BP) – Banyaknya temuan pelanggaran pemilu yang gagal dituntaskan harus mendapat atensi dalam pembahasan draf Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) ke depan. Hal itu dibutuhkan untuk memastikan proses pemilu dapat berlangsung secara adil. Pendapat disampaikan guru besar hukum pidana Universitas Indonesia Topo Santoso dalam diskusi virtual bertemakan 50 Tahun Topo Santoso, Minggu (5/7).

Sosok yang juga pendiri Perludem itu mengatakan, temuan pelanggaran oleh Bawaslu dalam setiap pelaksanaan Pemilu atau Pilkada bisa sampai ratusan bahkan ribuan kasus. Namun yang sampai pada putusan hanya segelintir. ”Di Sentra Gakumdu banyak yang berguguran,” ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan jajaran pengawas maupun sebagai ahli persidangan, problem itu banyak dikeluhkan. Dia menilai, persoalan tidak terletak pada personal Bawaslu, namun kerangka hukum yang tidak tuntas dan tidak konsisten.

Dia mencontohkan kasus seorang caleg di Pemilu 2019 lalu yang terbukti membagi-bagikan uang di dapil lain untuk pemenagan kawannya. Namun saat perkaranya ditangani dia lolos. ”Orang yang inisiatif tadi ga bisa tersentuh karena dianggap dari dapil lain.

Padahal orangnya nyata, barangnya nyata ga bisa dipidana,” imbuhnya. Dalam kasus lainnya, ada banyak terduga mahar politik yang juga tidak bisa dijerat.

Mantan anggota Bawaslu 2003-2007 itu menyebut, lemahnya kerangka hukum tak lepas dari penyusunanya yang tidak matang. Selama ini, kata dia, pembahasan RUU Pemilu selalu dihabiskan untuk norma-norma yang menyangkut kepentingan elit. Seperti sistem pemilu, ambang batas, pembagian dapil hingga konversi suara.

Sementara pembahasan yang di luar kepentingan elit, prosesnya sangat cepat dan relatif tanpa diskusi panjang. Imbasnya, banyak celah antar pasal. ”Ketika membahas pasal penegakkan hukum pemilu, perhatiannya ga sebesar ketika membahas sistem, pembagian kursi, dapil, dan sebagainya,” ungkapnya.

Pria kelahiran Wonogiri itu menilai, salah satu titik krusial yang perlu dibenahi waktu penanganan sengketa. Dalam UU Pemilu, pasal 454 hanya memberikan waktu tujuh hari untuk Bawaslu menangani dugaan. Kurun waktu tersebut dirasa tidak rasional dengan beban kerja pembuktian yang harus membawa alat bukti dan saksi-saksi.

”Kalau saksi kabur Bawaslu ga punya waktu sedangkan penyidik meminta ke bawaslu. Akhirnya daluarsa ga bisa diproses,” tuturnya.

Topo berpendapat, ke depan tidak perlu dibatasi seperti itu. Meskipun tahapan Pemilu sangat terbatas, dia menilai tidak masalah jika penangananya melampaui pemungutan suara. ”Bahkan kalau orangnya udah terlanjur jadi DPR atau Bupati ga papa. Tinggal copot,” cetusnya.

Jika tidak dilakukan perbaikan, fenomena banyaknya pelaku pelanggaran Pemilu yang terpilih dan menikmati kekuasaan akan terus berlangsung. Fakta itu sangat tidak adil bagi peserta Pemilu yang jujur dan baik. ”Terjadi disinsentif pada peserta yang baik, sedangkan orang yang melanggar mendapat insentif karena tidak terjamah hukum,” pungkasnya. (far/***)

Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO