Home

UWTO Bisa Dicicil, Denda Dihapus

Relaksasi selama Pandemi Covid-19

F. CECEP MULYANA/BATAM POS
Muhammad Rudi

BATAM (BP) – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan kebijakan baru untuk memberikan keringanan kepada masyarakat Batam di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut berupa relaksasi pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) secara cicilan, keringanan sanksi perpanjangan alokasi lahan, hingga penghapusan denda keterlambatan perpanjangan UWTO.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala (SKK) Nomor 134 Tahun 2020 yang ditandatangani Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pada 30 Juni 2020 lalu.
Kebijakan tersebut memuat beberapa ketentuan, di antaranya mengenai relaksasi pembayaran UWTO alokasi baru dan perpanjangan UWTO, berupa pembayaran secara angsuran hingga 10 kali dalam tenggang waktu setahun. Relaksasi diberikan untuk alokasi baru atau perpanjangan mulai 27 Februari 2020 sampai 26 Februari 2021.

Keringanan sanksi keterlambatan perpanjangan UWTO diberikan untuk tanah yang luasnya 250 meter persegi ke bawah. Dengan persyaratan, bagi mereka yang melunasi UWTO pada periode 27 Februari 2020 sampai dengan 26 Agustus 2020 tidak dikenakan sanksi denda.

Lalu, pada periode 27 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020 dikenakan denda 50 persen, dan pada periode 27 November 2020 sampai dengan 26 Februari 2021 dikenakan denda 75 persen.

“Kebijakan relaksasi pembayaran UWTO dan pembahasan denda keterlambatan perpanjangan UWT ini, diharapkan mampu menjadi stimulus pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19,” ungkap Rudi, Minggu (5/7).

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kebijakan ini dapat menghubungi langsung Pelayanan Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam melalui HP 0813-6470-1807, 0813-6470-1797 atau e-mail: [email protected], atau [email protected] (*/adv)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG