Pro Kepri

PT GRM Disomasi karena Diduga Serobot Lahan Warga

Trio Wiramon
f.Ichwanul/Batam Pos

KARIMUN (BP) – PT Grace Rich Marine (GRM) disomasi para pemilik lahan terkait terkait belum diselesaikannya persoalan hak mereka selaku pemilik lahan dengan total seluas 8,6 hektar di area kegiatan penimbunan dan kegiatan operasional PT GRM.

Somasi ini terkait karena empat pemilik lahan belum mendapatkan ganti rugi yang layak dan patut menurut hukum dari PT GRM yang berlokasi di Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

Somasi ini disampaikan empat pemilik lahan lewat kuasa hukum mereka dari Kantor Hukum Trio Wiramon, SH.M.Si & Associates, yaitu Trio Wiramon, SH.M.Si, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2020.

Trio Wiramon, SH.M.Si, mengungkapkan, somasi itu telah disampaikan kepada Direktur PT Grace Rich Marine melalui surat somasi nomor : 025/Te-We/Adv/IV/2020 tertanggal 1 Mei 2020.

“Isinya peringatan dan penegasan kepada PT GRM untuk memberikan ganti rugi yang layak dan patut menurut hukum. PT GRM berkewajiban memberikan ganti rugi kepada klien kami sebagai pihak yang memiliki lahan dalam area PT GRM,”paparnya menyebutkan isi somasi.

Ia menyampaikan kronologis, bahwa empat pemilik lahan masing-masing adalah An Soedi alias Tjong Soeng (memiliki luas lahan 20.000 M2), An Poni (memiliki luas lahan 26.000 M2), An Sudianto (memiliki luas lahan 40.000 M2) dan An Ruli Gananto (memiliki luas lahan 10.181 M2).

Luas total keseluruhan adalah 86.181 M2 (kurang lebih 8,6 ha) dimana objek tanah terbagi atas tanah dibagian pantai dan bagian darat.

Kepemilikan surat-surat tanah jelas (legal standing) dibuktikan dan dibenarkan lewat surat keterangan camat Meral serta gambar dan surat ukur tanah yang dibuat oleh Lurah Sei Raya berikut saksi sepadan.

Namun pihak manajemen PT GRM sejak mendapatkan Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPKKH) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No:08/1/IPKKH/PMA/2016 tertanggal 17 Maret 2016 dan hingga somasi I dikirimkan tidak memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi yang layak dan patut menurut hukum.

“PT GRM terus melakukann kegiatan penimbunan dan kegiatan operasional. Pastinya klien kami merasa terusik kepentingan hukum dan haknya akibat dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh PT GRM,” ujar Trio Wiramon

Trio Wiramon menjelaskan persoalan ini pernah dimediasi oleh DPRD Karimun yang tertuang dalam berita acara rapat mediasi Komisi I DPRD tanggal 4 Februari 2019 namun berakhir buntu.

Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Karimun, Ketua Komisi I beserta anggota, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 1 Karimun dan Polsek Meral.

Sementara dari kedua pihak hadir Manajer PT Grace Rich Marine, Asong/Redi Wibowo dan Bidan Tinur Siahaan.

Dalam rapat mediasi itu diperoleh hasil sebagai berikut, pertama, pemilik lahan yaitu Bidan Tinur Siahaan meminta ganti rugi sebesar Rp 300.000 per meter, kedua, pemilik lahan yaitu Asong menolak penawaran perusahaan atas dana kompensasi yang diberikan maksimal Rp 30.000 per meter.

Ketiga, pihak perusahaan (PT GRM) bersedia memberikan uang kompensasi kepada pemilik lahan tanpa mengambil atau menguasai surat tanah pemilik lahan.

Keempat, perusahaan (PT GRM) hanya mampu dan bersedia memberikan dana kompensasi kepada pemilik lahan maksimal sebesar Rp 30.000 per meter.

Kelima, perusahaan (PT GRM) menawarkan tukar guling berupa lahan milik perusahaan seluas 6.000 M2 kepada pemilik lahan Bidan Tinur Siahaan.

“Harga yang mereka tawarkan sangat tidak masuk akal bahkan lebih murah dari harga yang dibayarkan para klien saya kepada para pemilik asal tanah,” ujar Trio Wiramon.

HPT Bukan Milik Perorangan

Sementara PT GRM lewat kuasa hukumnya Orik Ardiansyah & Associates dalam tanggapan somasi nomor:07/SK/OA_A/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, dengan tegas menyatakan sebagai pemegang IPKKH secara sah menurut hukum dan selaku investor selalu tunduk dan patuh kepada peraturan UU.

Orik Ardiansyah, SH selaku kuasa hukum PT GRM menyampaikan bahwa Tanah Hutan Produksi Terbatas adalah lahan milik negara dan pengelolaannya adalah di bawah Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan, bukan milik perorangan atau perusahaan.

“Patut diduga dan dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum serta menghambat investasi daerah sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia. Kami tentunya akan menggunakan hak kami untuk melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana,” jelas Orik Ardiansyah, SH dalam jawaban somasinya. (*)

reporter: Ichwanul Fazmi
editor : Tunggul Manurung