Politika

PAN Minta Kompolnas dan Komjak Dibubarkan

Wakil DPR RI PAN Saleh Daulay. F: JP GROUP

JAKARTA (BP) – Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Daulay menyambut baik wacana pembubaran 96 lembaga negara yang dianggap ‎tidak efektif. Selain itu pemerintah juga bisa lebih menghemat anggarannya.

“Memang banyak lembaga-lembaga negara yang tingkat efektivitasnya itu berbeda-beda. Ada yang efektif keberadaan ada yang tidak, dan itu mestinya yang dibubarkan,” ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (8/7).

Saleh mencontohkan, dua lembaga yang tidak efektif seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan Agung (Komjak). Sehingga dua lembaga itu perlu dihapus.

“Banyak sebetulnya, ada Komjak, Kompolnas, komisi yang lain ada banyak. Nah komisi-komisi itu yang mestinya disortir satu per satu,” katanya.

Menurut Anggota Komisi IX DPR ini menambahkan, lembaga yang perlu dipertahankan misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Yang dianggap penting dipertahankan itu harus dijaga tapi yang tidak penting untuk menghemat pengeluaran negara menurut saya tidak apa dihapus,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mewacanakan melakukan pembubaran sejumlah lembaga yang dinilai tidak maksimal.

Tjahjo mengatakan ada 96 lembaga yang diwacanakan untuk dihapus. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembubaran lembaga yang dianggap tidak diperlukan.

‎”Selama ini sudah ada 24 komisi atau lembaga yang sudah dihapus. Sekarang masih ada 96 yang sedang kita cek, koordinasikan dengan kementerian/lembaga untuk memungkinkan dihapus,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Selasa (7/7).

Namun demikian Tjahjo mengatakan jika 96 lembaga tersebut tidak dibubarkan. Maka kemungkinan akan dikurangi jumlahnya.

“Jadi atau ada yang dikurangi dari 96 komisi/lembaga tersebut. Kemen PAN-RB mencoba melihat mencermati lembaga-lembaga yang urgensinya belum maksimal dan memungkinkan untuk diusulkan pembubaran,” katanya.

Namun demikian, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan pembubaran lembaga tersebut tidak ada kaitannya dengan pandemi virus Korona atau Covid-19 yang sedang menjadi pandemi di Indonesia.(*)

Reporter: JP GROUP
Editor: JAMIL QASIM