Home

Jaga Kualitas Pendidikan

Ombudsman Ingatkan Gubernur dan Wako Batam

F. CECEP MULYANA/BATAM POS
Seorang ibu memfoto spanduk pengumuman hasil seleksi PPDB yang dipasang di pagar SMA Negeri 3 Batam, Rabu (8/7).

Menyikapi rencana Plt Gubernur Kepri, Isianto yang menjanjikan akan menerima semua pendaftar peserta didik baru yang tidak diterima di sekolah negeri tingkat SMA/SMK dan rencana Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang juga menjamin akan menerima semua pendaftar yang tidak diterima di sekolah negeri tingkat SD dan SMP melalui hasil seleksi sistem zonasi, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau mengingatkan agar jangan sampai mengorbankan kualitas pendidikan.

“Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas pembelajaran di sekolah dengan penyediaan dan pelaksanaan sesuai dengan standar sarana prasarana sekolah dan kecukupan guru yang seharusnya,” kata kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, Rabu (8/7).

Selain itu, ia meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhammad Dali dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendry Arulan, tetap memegang komitmen penyelenggaraan PPDB tahun 2020 tanpa pe­nyimpangan, khususnya menyangkut jumlah rombongan belajar (rombel) dan rencana daya tampung (RDT) yang telah direncanakan.

Terhadap para calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri melalui sistem zonasi karena keterbatasan kuota, Lagat menyarankan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Disdik, agar dapat mempertimbangkan beberapa kebijakan.

Pertama, memaksimalkan pemenuhan daya tampung sekolah yang belum terpenuhi daya tampung sesuai rencana, dengan konsekuensi orangtua bersedia bersekolah di sekolah negeri yang jauh dari domisilinya.

Kedua, menerima semua calon siswa yang belum tertampung melalui sistem zonasi dan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta untuk menggunakan sarana prasarana dan guru sekolah swasta sambil menunggu proses pembangunan ruang kelas baru atau sekolah baru selesai.

Ketiga, menjalin kerja sama dengan pihak sekolah swasta untuk menampung semua para calon siswa. Agar bisa meringankan biaya sekolah yang akan ditanggung orangtua, maka Pemprov memberikan bantuan biaya operasional ke sekolah swasta melalui skema BOS, BOSDA, dan bantuan lainnya.

“Apabila tetap memaksakan menerima semua calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri dengan menambah rombel, maka Disdik harus meminta izin kepada Menteri Pendidikan,” kata Lagat.

Berdasarkan evaluasi PPDB tahun lalu, lanjut Lagat, Ombudsman RI Perwakilan Kepri telah memberikan saran koreksi pada Gubernur Kepri dan Kepada Disdik Provinsi Kepri.

Antara lain, kepala Disdik Kepri dan Gubernur Kepri melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 sesuai dengan rombel dan RDT yang tersedia.
Kemudian, kepala Disdik Kepri dan Gubernur Kepri fokus memenuhi/melengkapi/meningkatkan standar penyelenggaraan pendidikan di semua sekolah yang peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 lalu melebihi kuota.

“Kami Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau akan tetap memantau proses PPDB 2020 untuk tingkat SD/SMP dan SMA/SMK sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan peraturan turunan lainnya,” tegasnya.

Rudi Ajak Gubernur Bertemu Orangtua Calon Siswa
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, akan meneruskan keluhan orangtua yang anaknya tidak diterima di SMA sederajat yang ada di Kota Batam.

Ia menjelaskan, saat ini pengurusan SMA sederajat berada di bawah Disdik Provinsi Kepri di Tanjungpinang. Namun karena kejadiannya di Batam, pihak akan mencoba menyampaikan hal ini, agar ada solusi terkait siswa yang tidak tertampung ini.

“Mereka bilang sudah daftar di SMAN 1 dan 4 Batam tapi tak ada yang lolos. Makanya nanti kami akan sampaikan ke gubernur agar ada jadwal untuk jumpa bersama orangtua guna membahas hal ini,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, persoalan kelebihan daya tampung ini terjadi di semua sekolah negeri. Tidak saja SD, SMP, bahkan SMA sama semua persoalannya. Untuk itu, orangtua diminta bersabar menunggu hasil pertemuan dengan pihak provinsi nanti.

“Nanti kami sampaikan semua. Tadi (kemarin, red) sudah dicatat semua sama Pak Yusfa Hendri (Asisten 1 Pemerintahan Pemko Batam, red), begitu juga yang kemarin dari SMAN 3 Batam yang juga mengadukan nasib yang sama,” terangnya.

Agung, orangtua siswa mengatakan, sudah melakukan pendaftaran ke SMAN 1 dan SMAN 4 Batam, namun tidak diterima dengan alasan jarak yang tidak masuk zonasi. “Itulah yang menjadi perhatian kami. Padahal jarak rumah tidak terlalu jauh. Saya tinggal di Seiharapan namun tidak lolos di dua sekolah tersebut,” tuturnya. (***)

Reporter : MUHAMMAD NUR, YULITAVIA
Editor : MOHAMMAD TAHANG