Nasional

Jangan Libatkan Anak Berpolitik

f. HENDRA EKA/JAWA POS
Ilustrasi anak bermain dengan teman sebaya.

batampos.id – Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau mengajak pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur beserta tim sukses yang bertarung dalam Pilkada Provinsi Kepri untuk memiliki komitmen bersama melindungi anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan kampanye Pilkada Serentak 2020.

Ketua KPPAD Provinsi Kepri Erry Syahrial mengatakan, pendaftaran pasangan calon kepala daerah sudah berlangsung sejak Jumat (4/9) lalu. oleh karena itu, Erry mengajak semua pihak untuk melindungi anak-anak Provinsi Kepri dari penyalahgunaan kampanye Pilkada. Menurutnya, pasangan calon kepala daerah beserta tim sukses harus memiliki kesepahaman terhadap pentingnya melindungi anak. Juga memiliki semangat, visi dan misi terkait kebijakan perlindungan anak.

“Semangatnya adalah memastikan anak-anak Kepri dan Indonesia terlindungi dari penyalahgunaan anak dalalm kegiatan politik,” tuturnya.

Dijelaskan Erry, salah satu yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam tahapan Pilkada ini adalah menjauhkan anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun dari kegiatan politik. Termasuk dilarang ikut masang antribut calon pasangan. Jika tetap melakukan maka mereka akan mendapat ancaman dipidana sampai satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Menurut Erry, agenda kampanye merupakan salah satu kegiatan yang rentan disalahgunakan tim sukses, pendukung dan masyarakat. Pada masa kampanye tersebut, kampanye pemilihan umum harus menyenangkan dan membuat anak-anak tersenyum. “Anak-anak yang belum punya hak pilih tidak boleh terlibat dalam kampanye dan kegiatan yang mendukung kampanye. Anak harus steril dari kegiatan politik praktis,” ujarnya.

Ia juga mengakui, kegiatan kampanye saat ini juga mengalami perubahan sehubungan dengan hadirnya internet dan media sosial. Erry juga mewanti-wanti anak juga tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye di media sosial.

“Tidak boleh dilibatkan dalam bentuk media apapun, termasuk di iklan kampanye. Tidak boleh menampilkan wajah anak dalam bentuk foto dan video. Termasuk yang dilarang adalah menyebarkan konten-konten kampanye ke akun anak di berbagai platform media sosial yang ada saat ini,” tegansya.

KPPAD Kepri juga minta KPPAD Kota dan Kabupaten se-Kepri, Bawaslu Kepri hingga ke tingkat kecamatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk turut serta dalam melakukan pemantauan dan edukasi pelarangan pelibatan anak usia di bawah 17 tahun.

Ia menambahkan, KPPAD Kepri beberapa waktu lalu juga sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dan penandatanganan kerjasama sama dalam rangka pengawasan partisipatif pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Kepri. MoU dan kerjasama ditandatangani di Kantor Bawaslu Kepri di Tanjungpinang 18 Agustus lalu dengan sejumlah poin kesepakatan pengawasan Pilkada.

“Terkait dengan KPPAD Kepri maka pengawasan yang khusus dilakukan KPPAD Kepri adalah terkait larangan pelibatan anak dalam kampanye Pilkada dan berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada secara umum yang melibatkan anak,” imbuhnya. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor: Jamil Qasim