Ekonomi & Bisnis

Kementerian PUPR Bina 113.940 Tenaga Kerja Konstruksi

ILUSTRASI. PUPR terus melakukan pembinaan TKK. Sehingga, suplai Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang kompeten dapat terpenuhi dengan memperketat protokol kesehatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos.id – Jafung Muda Pembina Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Masayu Dian Rochmanti mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa kebijakan dalam melakukan pembinaan TKK pada masa pandemi ini.

Seperti melakukan refocussing target pembinaan tenaga kerja sebanyak 113.940 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) pada Tahun Anggaran 2020.

“Dari angka tersebut, sebanyak 65.906 TKK ditujukan untuk pembinaan tenaga kerja regular, dan sebanyak 48.034 TKK ditujukan untuk pembinaan TKK dari jalur vokasi,” ucapnya.

Selain itu, telah terbit juga Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 107 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru, yang secara garis besarnya mengatur bagaimana pembinaan tenaga kerja tetap dapat dilakukan pada periode normal baru ini.

Beberapa kegiatan penyelenggaraan pembinaan kompetensi dapat dilakukan di masa pandemi periode normal baru. Antara lain meliputi pelatihan yang terdiri dari bimbingan teknis, pembekalan, dan pelatihan singkat. Adapun metode yang dapat dilakukan dengan penggunaan video dalam jaringan daring, penggunaan pesan singkat daring, konvensional, dan gabungan daring dan konvensional (hybrid).

Kedua, uji Kompetensi, yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode daring dan konvensional.

“Dari enam metode terdapat beberapa kriteria yang dapat dipilih sebagai metode pembinaan dan risiko paling besar terhadap kemungkinan penularan covid-19 adalah
menggunakan metode konvensional,” imbihnya.

Untuk itu, terdapat beberapa protokol yang harus diperhatikan ketika menyelenggaran pembinaan dengan metode konvensional. Seluruh panitia dan peserta wajib melakukan Self Assessment Risiko Covid-19. Seperti pengecekan suhu badan terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai, melarang peserta atau panitia yang memiliki gejala untuk mengikuti kegiatan kelas offline.

Manajer pelaksana mewajibkan peserta dan panitia memakai alat pelindung diri selama kegiatan berlangsung. Peserta dan panitia wajib menggunakan baju lengan panjang. Maksimalkan menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi kontak.

Manajer pelaksana mewajibkan dan memastikan penerapan jaga jarak antara lain dengan tidak berkerumun, membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, tempat duduk agar berjarak 1 meter. Alat praktek maksimal 1 alat untuk 5 orang peserta yang di disenfektan setiap sesi praktek. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala menggunakan pembersih untuk meja, kursi dan alat praktik. Serta segera menghubungi layanan kesehatan terkait jika mendapati peserta atau panitia menunjukan gejala Covid-19.

Untuk peserta beberapa hal yang harus diperhatian yaitu, dianjurkan untuk tidak menggunakan transportasi umum menuju tempat pelatihan atau uji kompetensi, menggunakan masker, dan faceshield selama pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan penerapan jaga jarak antara lain dengan tidak berkerumun. Serta, mencuci tangan setiap di akhir sesi masa pelatihan dan tidak menyentuh bagian wajah dengan tangan yang tidak bersih.

“Dengan dilaksanakannya protokol Kesehatan, diharapkan pembinaan TKK pada periode normal baru dapat tetap menjaga kualitas TKK, penyebaran covid-19 saat pelaksanaan pembinaan dapat dikendalikan, serta TKK dapat menjadi ujung tombak dari sektor konstruksi di masa pandemi. Dengan begitu, proyek-proyek konstruksi dapat berjalan dan berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian Indonesia di
masa pandemi,” tutupnya. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung