Nasional

Hak Pesangon Jadi Sorotan Utama, Buruh Batam Pertimbangkan Turun ke Jalan

Kadisnaker Batam Rudi Sakyakirti. (Cecep Mulyana/batam pos)

batampos.id – DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang di dalamnya juga mengatur Cipta Kerja pada sidang paripurna, Senin (5/10) lalu, terus menuai kecaman. Terutama dari kalangan buruh karena dinilai banyak pasal yang berubah dan mengebiri hak-hak buruh.

UU ini mengatur berbagai hal yang terangkum dalam 186 pasal 15 bab. Salah satu di dalamnya menyangkut hak pesangon bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Poin tersebut yang menjadi sorotan utama dan mendapatkan penolakan keras dari buruh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, UU Cipta Kerja memang sudah disahkan DPR RI, namun baru berlaku setelah diundangkan. ”Memang sudah disahkan, tapi belum diundangkan. Begitu diundangkan, maka sah berlaku. Tapi kalau belum, ya belum bisa berlaku,” ujarnya, Rabu (7/10) di Sekupang.

Terkait pesangon di UU Cipta Kerja itu, Rudi mengakui ada perbedaan. Seperti besaran pesangon diberikan maksimal 25 kali upah dengan skema pembayaran 19 bulan oleh perusahaan pemberi kerja dan enam bulan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, maksimal pesangon yang bisa didapatkan pekerja terkena PHK, menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selama ini menjadi acuan bisa mencapai 32 bulan upah.

Seperti yang dipaparkan pemerintah pusat, besaran pesangon yang diatur pada UU Ketenagakerjaan sebesar 32 kali gaji, namun pada pelaksanaannya hanya tujuh persen perusahaan yang patuh memberikan pesangon sesuai ketentuan. Sehingga tidak ada kepastian mengenai besaran pesangon yang diterima oleh pekerja. ”Sementara persyaratan untuk PHK tetap mengikuti UU Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Selain pesangon, UU Cipta Kerja ini mengatur berbagai hal lainnya, seperti upah, perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, dan hak cuti.

Di tempat terpisah, Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Kepri, Saiful Badri, mengatakan, pihaknya didesak sejumlah buruh di Kota Batam untuk turun ke jalan melakukan demonstrasi menyuarakan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI.

”Kawan-kawan buruh di Batam sekarang sudah mendesak untuk turun ke jalan, tidak lagi hanya sekedar mogok kerja saja. Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan kawan-kawan pusat,” ucap Saiful, Rabu (7/10).

Dikatakan Saiful, dengan disahkannya RUU Omnibus Law Ciptaker itu, para buruh tidak akan lagi peduli dengan sebuah aturan. Apakah demonya sah atau tidak sahnya nantinya, karena ini menyangkut nasib buruh ke depannya.

”Saya dari semalam ditelepon dan di WhatsApp menuntut bagaimana kalau langsung turun ke jalan. Kalau pihak terkait tidak pandai untuk menyikapi ini dan rasa marah buruh akan bertambah, sehingga ujungnya nanti akan turun ke jalan tanpa peduli lagi situasi saat ini,” ujar Saiful.

Ia melanjutkan, Pemerintah Kota Batam, Pemeritah Provinsi Kepri, dan legislatif kota dan provinsi harus memahami apa yang dirasakan buruh saat ini. Jangan dipandang penolakan Omnibus Law dan mogok kerja yang dilakukan bakal merusak investasi dan mengganggu kondusifitas.

”Ingat, tanpa adanya buruh Batam tidak mungkin bisa seperti saat ini, semua fasilitas yang dinikmati eksekutif dan legislatif itu tidak terlepas dari kontribusi buruh. Itu harus disadari, maju dan mundurnya daerah juga ditentukan dari buruh,” ujar Saiful.

”Pesan saya, tempatkanlah buruh itu pada tempatnya, manusiakanlah buruh itu sebagaimana mestinya, jangan dipandang buruh sebagai alat produksi. Jangan dipandang buruh itu dengan rasa antipati, tapi seharusnya bersimpati dan dibina,” tuturnya.

Dia berharap Kepada Pemko Batam, Provinsi Kepri, dan anggota DPRD agar menyampaikan suara buruh di Batam kepada pemerintah pusat supaya dicarikan solusinya. Jangan buruh yang ditekan terus menerus dengan berbagai dalih.

”Kalau buruh ditekan, maka permasalahan itu akan semakin tambah parah. Saya pastikan demo dan mogok kerja itu bukan kemauan buruh. UU Omnibus Law Ciptaker yang sudah disahkan itu adalah pesanan sponsor, yakni meliberalisasi sistem perburuhan di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Polda Kepri menyiagakan personelnya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari terakhir aksi mogok buruh di Kota Batam, Kamis (8/10).

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepri, AKBP Priyo Prayitno, menyebutkan, sejak awal adanya wacana kegiatan mogok ini, Polri sudah mempersiapkan diri. ”Polda Kepri mem-back up pengamanan yang dilakukan polresta, dan polsek-polsek,” katanya, kemarin.

Priyo mengaku bahwa sedari awal Polri sudah mengantisipasinya. Pengamanan dilakukan di beberapa objek vital nasional dan kawasan industri. ”Kan ada beberapa kawasan industri di Batam, kami membantu polresta dan polsek-polsek untuk memberikan pengamanan optimal,” tuturnya.

Ia berharap para buruh yang ikut aksi mogok tidak memengaruhi pekerja lainnya. Polri, kata Priyo, terus mengimbau agar buruh tidak terpancing hal-hal negatif.

”Mengingat situasi pandemi yang tengah dihadapi serta upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, diharapkan para pekerja atau buruh dan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul atau bergerombol di suatu tempat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.

Selama dua hari pengamanan aksi mogok buruh, berjalan dengan lancar. Di hari terakhir kegiatan, pengamanan tetap diperketat. Priyo berharap tidak ada insiden, dan kegiatan ini berjalan lancar.

Terkait izin demo atau keramaian, sebelumnya, Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Kepri, Kombes Pol Mochamad Rodjak Sulaeli memastikan tidak akan menerbitkan izin keramaian selama pandemi ini. ”Mau kegiatannya demo atau apapun yang membuat adanya keramaian. Kami tidak akan terbitkan,” tuturnya.

Rodjak menilai, sangat berisiko apabila ada keramaian di kala pandemi ini. Karena dapat meningkatkan penularan Covid-19 di tengah masyarakat. ”Akan adanya aksi demo ini, kami sudah warning mereka. Kami ingatkan bahwa ini sedang pandemi,” tuturnya.

Terkait hari terakhir aksi mogok, Panglima Garda Metal SPMI Kota Batam, Suprapto, mengaku masih membicarakan nya dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, juga akan membahas belum turunnya izin demo dari pihak kepolisian. ”Kami masih mengkonsolidasikan ini dulu. Nanti kami akan sampaikan apabila ada hasilnya. Biar lebih enak,” tuturnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra, Fiska Juanda, Muhammad Nur
Editor : Jamil Qasim