Ekonomi & Bisnis

Percepat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

ILUSTRASI. PLTU Bukit Asam di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. (Zabur Karuru/Antara)

batampos.id – Pemerintah membuat program untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di kawasan industri (KI), kawasan ekonomi khusus (KEK), dan mendukung kawasan ekonomi lokal di kawasan terpencil, terluar, dan terdepan (3T).

Selain program ini, pemerintah juga akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PT PLN (Persero).

”Sudah saatnya Indonesia mengikuti tren dunia dalam hal optimalisasi pemanfaatan EBT. Ini sesuai kesepakatan Protokol Kyoto pada 1997, dengan tujuan mengurangi emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dikutip dari Antara, Sabtu (10/10).

“Komunitas internasional bertekad untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, termasuk pengurangan emisi dari sektor energi. Sehingga terjadi transformasi energi untuk mengurangi energi fosil pada seluruh sektor, termasuk di antaranya sektor transportasi ke energi baru terbarukan,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (10/10).

Di samping membuka pasar untuk pemanfaatan EBT yang lebih besar, pemerintah juga akan memaksimalkan implementasi bioenergi. Misalnya, percepatan pembangunan listrik berbasis sampah di 12 kota.

Kemudian, pemanfaatan biomassa dan sampah sebagai bahan baku pada co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting. Selanjutnya, pelaksanaan mandatori B30, serta program pengembangan green refinery.

Terakhir, mendorong pengembangan panas bumi berbasis kewilayahan melalui program Flores Geothermal Island yang targetnya adalah pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores. “Optimalisasi pemanfaatan tidak langsung energi panas bumi. Untuk mengurangi risiko eksplorasi oleh para pengembang,” kata Arifin.

Pemerintah juga telah membuat pengembangan panas bumi melalui government drilling, kegiatan eksplorasi dilakukan oleh pemerintah. Pada kesempatan yang sama Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM Harris mengatakan, transisi dari energi berbasis fosil ke EBT diperlukan karena ramah lingkungan. Kunci untuk pemanfaatan EBT yang optimal adalah harga yang lebih kompetitif.

Saat ini, pemerintah telah berupaya menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembelian Energi Listrik Energi Terbarukan. Perpres ini akan mengatur harga EBT yang didasarkan kepada aspek keekonomian dari teknologi dan lokasi dimana energi terbarukan itu akan dibangun.

“Harganya akan berbeda dan harga yang sudah dimasukkan dalam rancangan Perpres ini lebih menarik untuk memberikan daya tarik kepada pelaku bisnis untuk datang berinvestasi ke Indonesia,” imbuh Harris.

Nantinya, ada 11 kementerian dan lembaga yang terlibat dan memberikan peran dalam mendorong pengembangan EBT ini. Di antaranya dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BUMN, Kementerian Perindustrian dan lainnya. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung