Ekonomi & Bisnis

PAD Berkurang Rp 137 M, APBD-P Kepri 2020 Tertolong Silpa Rp 405,3 M


Penjabat sementara Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin bersama Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak saat pengesahan APBD P Kepri 2020, Jumat (16/10/2020). (f.humas Pemprov Kepri)

batampos.id – Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin dan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menandatangani persetujuan bersama (MoU) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA 2020 dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang ke-3 tahun 2020, Jumat (16/10/2020) di ruang sidang utama DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang.

Substansi KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum. Adapun substansi PPAS perubahan mencerminkan prioritas pembangunn daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah yang disingkronisasikan dengan kebijakan nasional.

Bahtiar berterima kasih kepada pimpinan DPRD Kepri dan seluruh anggotanya dengan tuntasnya APBD Perubahan ini. Kepada OPD di lingkungan Pemprov Kepri, Dirjen Polpum Kemendagri ini mengingatkan agar mempersiapkan kegiatan untuk tahun 2021.

“Terima kasih kepada DPRD Kepri, sehingga perubahan ini selesai sebagaimana yang direncanakan,” kata Bahtiar. APBD 2021, diingatkan Bahtiar harus sesuai dengan deadline yang ditetapkan Kemendagri. Hal ini penting agar segala kegiatan bisa dimulai sejak tahun anggaran. Apalagi untuk Kepri nanti harus menyesuaikan dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

“Seperti kita hadiri bersama-sama kemarin, semuanya komit membuat Kepri semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera,” kata Bahtiar.

Untuk APBD Perubahan 2020, sebagaimana dijelaskan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam sambutannya bahwa PPAS perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan dan belanja tidak terduga serta pembiayaan. Juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD.

“Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Ranperda tentang APBD-P disetujui bersama antara kepada daerah dengan DPRD. Serta Ranperda APBD-P tersebut ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah,” jelas Jumaga.

Pemprov dan DPRD yang tergabung dalam tim anggaran sendiri telah membahas KUPA dan PPAS tahun anggaran 2020 yang menghasilkan bahwa rencana pendapatan berkurang sebesar Rp 358,8 miliar. Sehingga prediksi pendapatan yang semula berjumlah Rp 3,882 triliun, sekarang diproyeksikan pendapatan hanya berjumlah Rp 3,523 triliun.

Adapun PAD Kepri berkurang Rp 137,420 miliar. Sehingga proyeksi PAD yang semula berjumlah Rp 1,303 triliun, sekarang diproyeksikan menjadi Rp 1,165 triliun.

Selanjutnya dana perimbangan juga berkurang sebesar Rp 217,727 miliar, dari yang sebelumnya sebesar Rp 2,539 triliun menjadi Rp 2,321 triliun. Sedangkan pendapatan daerah lainnya yang sah pun berkurang sebesar Rp 3,730 miliar. Dari yang sebelumnya Rp 39,941 miliar sekarang menjadi Rp 36,210 miliar.

Untuk penerimaan pembiayaan daerah atau silpa, disampaikan Jumaga setelah dilakukan audit BPK mengalami kenaikan sebesar Rp 330,336 miliar. Dari yang sebelumnya hanya Rp 75 miliar menjadi Rp 405,366 miliar. Dengan demikian total rencana struktural perubahan APBD 2020 berkurang sebesar Rp 28, 512 miliar. Dari jumlah APBD murni sebelumnya sebesar Rp 3,957 triliun, di APBD P menjadi hanya Rp 3,929 triliun. (*)

Reporter: Jailani
Editor: Tunggul