Nasional

PKS Tidak Tempuh Jalur Legislative Review

Soal UU Cipta Kerja

Massa melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui Perppu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos.id – UU Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai polemik. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatanganinya pada Senin (2/11). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/11).

Selain itu, KSPI juga masih akan melanjutkan aksi serta mogok kerja, sesuai dengan hak konstitusional buruh yang teratur dalam undang-undang, yang bersifat anti kekerasan (non violence).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan, ‎ada dua opsi untuk menyikapi polemik tentang UU Cipta Kerja tersebut.

Kedua opsi yang dimaksud Anis adalah opsi melakukan legislative review, dan opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.

Hingga saat ini, Anis menjelaskan bahwa PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative Review. “Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. Sederhananya, Legislative review ini adalah proses pengusulan undang-undang baru atau revisi UU. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan,” ujar Anis kepada wartawan, Kamis (5/11).

Karena tidak berbeda dengan proses pembuatan UU, maka legislative review undang-undang Cipta Kerja juga harus melalui 5 tahapan pembuatan UU, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Artinya, pemerintah dan DPR harus berkomunikasi tentang siapa yang menginisiasi legislative review dengan mengajukan poin-poin revisi.

“Jika diterima DPR, Undang-undang Cipta Kerja akan kembali dibahas dalam rapat-rapat di DPR. Prosesnya seperti mulai dari awal lagi,” ungkapnya.

Karena itu, sikap politik PKS setelah UU Cipta Kerja ini diundangkan oleh Presiden, adalah mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu.

“Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa saat ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009,” tegas Anis.

Diketahui, ‎legislative review adalah upaya lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke DPR dan tentunya pemerintah.

Adapun, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10). Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.

Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.

Pada Senin (2/11) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Naskah UU tersebut setebal 1.187 halaman dan sudah bisa dkakses publik di website resmi Sekretariat Negara.‎ (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim