Home

Kendalikan Harga Bahan Pokok!

Pekerja memindahkan karung beras dari
gudang ke dalam truk di Pasar toss 3000, Jodoh,
Senin (2/11). Pemerintah diminta menjaga kestabilan harga bahan pangan agar daya beli
masyarakat terjaga. (F.Iman Wahyudi/Batam Pos)

batampos.id – Pemerintah Provinsi Kepri memutuskan tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 mendatang.
Sementara, untuk Upah Minimum Kota (UMK)
Batam Tahun 2021, masih belum diputuskan hingga saat ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, mengatakan, turunan atau aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Omnibus Law berupa Peraturan Pemerintah (PP), belum ada. Sehingga, belum diketahui bagaimana pelaksanaan dari produk hukum yang baru disahkan beberapa waktu lalu itu.

“Tapi bagaimana pelaksanaannya secara
teknis, itu belum, karena aturan pelaksananya
belum ada,” kata Aman, Jumat (6/11/2020).

Aman melanjutkan, jika berbicara Kota Batam, dalam pembahasan UMK itu maka yang jadi pertimbangan adalah kondisi ekonomi dan
pertimbangan inflasi. Tentunya, saat ini yang
harus dipikirkan adalah daya beli masyarakat yang harus meningkat.

“Paling tidak, stabil, sehingga tidak terjadi
penurunan di daya beli masyarakat,” katanya.

Menurut Aman, jika pembahasan UMK
yang tengah dilakukan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam nanti memutuskan tidak ada kenaikan UMK, maka tugas utama
pemerintah adalah mengendalikan harga dan
memastikan tidak ada kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Sehingga harga tetap stabil dan kondisi daya beli masyarakat itu terjaga,” tuturnya.

Namun sebaliknya, lanjut Aman, jika harga kebutuhan pokok naik, sementara UMK
tidak mengalami kenaikan, maka akan terjadi
penurunan daya beli masyarakat. Imbasnya,
masyarakat jadi tidak sejahtera.

“Ini pekerjaan sesungguhnya di kondisi pandemi saat ini yang harus dilakukan Pemerintah Kota Batam. Titik utamanya adalah, bagaimana pemerintah bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok,” imbuhnya. (*)

Reporter: Eggi Idriansyah
Editor : Andriani Susilawati