Ekonomi & Bisnis

Pulihkan Ekonomi Nasional, Pemerintah Kucurkan Rp 42,3 T untuk Sembilan BUMN

Kawasan Industri Wijayakusuma. (F. KIW)

batampos.id – Pemerintah bakal menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) tahun depan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan bahwa PMN itu bakal disalurkan sebagai modalitas dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Isa memerinci, ada sembilan BUMN yang mendapatkan PMN dengan total dana mencapai Rp 42,3 triliun. ”Ini bukan sesuatu yang kami bedakan karena sejalan dengan penyelenggaraan pemulihan ekonomi,” ujarnya di Jakarta kemarin (6/11).

Sembilan BUMN itu, antara lain, Sarana Multigriya Financial (SMF), PT Hutama Karya, dan PT PLN. Ada pula, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), PT BPUI, PT Pelindo III, PT PAL Indonesia, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan Indonesia Eximbank (LPEI).

Isa menjelaskan bahwa arah pemberian PMN tahun depan tak banyak berbeda dengan tahun ini. Namun, mayoritas kucuran dana PMN pada 2021 merupakan bentuk pengembangan dalam jangka panjang.

Sebab, itu merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk masyarakat agar tetap bisa bertahan selama pandemi Covid-19. ”Pada 2021, masih seperti itu, tapi kami bisa sedikit berpikir untuk jangka berikutnya,” imbuh Isa.

Dia menegaskan, alokasi PMN yang diberikan itu bukan sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Justru, pemerintah tak asal-asalan dalam memberikan suntikan PMN. Sebab, seluruh perusahaan yang mendapatkan PMN telah melewati seleksi oleh pemerintah.

”Dikasih (PMN, red) itu agar BUMN bisa membantu masyarakat survive. Support injeksi tahun ini rencananya diberikan dua kali, Rp 1,5 triliun dan Rp 1 triliun,” katanya.

Isa juga memberikan contoh dengan PMN untuk PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)/KIW yang dianggarkan sebesar Rp 977 miliar. Pemberian PMN ditujukan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Dia menambahkan, ada beberapa kriteria yang harus BUMN miliki untuk mendapatkan PMN. Di antaranya, kreativitas proyek serta dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian serta kemampuan pendanaan BUMN yang bersangkutan.

”Yang di-support kebanyakan adalah ide-ide atau bahkan sebaliknya. Penugasan pemerintah harus dilakukan BUMN dan kapasitasnya mungkin terbatas,” jelas Isa.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) DJKN Kemenkeu Meirijal Nur menambahkan hal serupa. Dia mencontohkan PT PLN (Persero) yang mendapat PMN sebesar Rp 5 triliun.

”Anggaran itu nantinya digunakan untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan,” tegas Meirijal. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung