Karimun

Saling Sindir Progam Calon Lawan

Debat kedua Paslon Cabup Karimun 

Kedua Cawabup Karimun saling mempertahankan argumentasinya tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (f.KPU Karimun untuk batampos.id)

batampos.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun kembali menggelar debat publik putaran kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun di hotel Aston Karimun, Minggu (8/11/2020). Debat publik tersebut, disiarkan langsung oleh KPU Karimun melalui media
sosial laman Facebook KPU Karimun, Batam TV dan Radio swasta Karimun. Dengan menghadirkan panelis lima orang yaitu Oksep Adhayanto, Bismar Arianto, Muhammad Faisal, Sudianto, Muhammad Sayuti dari akademis dan moderator Shahril Budiman.

” Alhamdulillah, debat publik putaran kedua sudah selesai dilaksanakan. Dengan tema, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” jelas Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko, Minggu (8/11/2020).

Sementara itu kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun telah menyampaikan pendalaman visi dan misi dan sesi tanya jawab dan tanggapan dari masing-masing paslon. Kali ini paslon nomor urut 1 dengan slogan ARAH Aunur Rafiq-Anwar Hasyim
menggunakan baju koko lengan panjang warna putih dengan motif bunga, sedangkan rivalnya nomor urut 2 dengan slogan BERSINAR menggunakan kameja putih dengan dibalut jas.

Dalam proses debat tersebut, pada sesi pertama dan kedua penyampaian visi, misi dan kerja yang dimulai dari paslon nomor urut 2 dan dilanjutkan nomor urut 1. Namun, pada sesi ketiga yaitu tanya jawab kedua paslon yang mulai saling menyampaikan argumen
masing-masing.

Dan, moderator Shahril Budiman dalam sesi ketiga memberikan kesempatan kepada kedua paslon dengan diberikan waktu 2 menit untuk memberikan jawaban yang diawali calon bupati (cabup) nomor urut 2 Iskandarsyah yang menanyakan kepada cabup nomor
urut 1 Aunur Rafiq selama menjadi Bupati Karimun sering terjadi defisit APBD Karimun. Bahkan, gaji pegawai juga sudah sering terjadi keterlambatan pembayaran.

Kemudian, paslon nomor urut 1 Aunur Rafiq menjawab bahwa pemerintah Kabupaten Karimun sudah 7 tahun mendapatkan WTP dari BPK RI. Sehingga, dalam sistem pengelolaan keuangan sangat baik. Sedangkan, terjadinya defisit diakibatkan dikarenakan
perubahan-perubahan dari peraturan kementerian Keuangan RI.

Dengan demikian, tranfer dana dari Pusat yang ditunda pembayarannya ke daerah mulai dari tahun 2016 hingga 2018 hampir mencapai Rp90 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020 lahir PMK juga terjadi keterlambatan Rp59 miliar dan Pemerintah Provinsi Kepri yang dana tranfer kedaerah hanya triwulan saja dan triwulan keempat dibayarkan pada tahun berikutnya.

”Jadi tidak ada terjadi defisit di Kabupaten Karimun, tapi itu dikarenakan tranfer dari Pusat maupun Provinsi Kepri ada tertunda. Dan, ini baru terjadi baru satu kali, termasuk hutang pihak ketiga sama seluruh daerah juga ada,” jawabnya.

Selanjutnya, ditanggapi oleh Iskandar bahwa rata-rata ASN maupun honorer diwajibkan masuk kantor tepat waktu apabila tidak anak dilakukan pemotongan gaji secara otomatis. Artinya, harapan para ASN maupun honorer agar pembayaran mereka harus tepat
waktu.

”Jangan terjebak dengan WTP-WTP administratif saja. Intinya, harus ada perbaikan dikemudian hari tata kelola keuangan di Kabupaten Karimun,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Aunur Rafiq juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Iskandarsyah bahwasannya sudah bergeser dari pertanyaan. Bahwa, gaji tidak dipotong namun tunjungan yang dipotong 2 persen sesuai tingkat kehadiran.

”Makanya, administrasi harus dipahami. Gaji tidak dipotong. Dan, alhamdulillah hingga sekarang honorer tidak ada dirumahkan,” jawabnya.¬†Sementara itu Aunur Rafiq menanyakan, tentang visi, misi dan program kepada Iskandarsyah yang akan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nantinya. Dari sisi ilmiah, akademisinya yang ketidakonsistennya dalam misi dan program ke berapa sekarang ini.

Kemudian, ditanggapi oleh Iskandarsyah dirinya mengatakan, misi nomor 4 tentang pengelolaan dan penataan pemerintah yang bersih, transparan sebagai bagian dari debat ini. Sebab, tidak mungkin disampaikan secara utuh. Namun, fokus apa yang menjadi
keinginan masyarakat.

”Keinginan masyarakat simple saja, bagaimana memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Tidak ada lagi, keluhan-keluhan publik yang sering disampaikan ditengah-tengah masyarakat. Mulai dari kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa,” ungkapnya.

Namun, ditanggapi Aunur Rafiq dengan mengatakan, bahwasannya sebuah misi, visi yang disampaikan oleh saudara (Iskandarsyah-red) seolah-olah dianggap remeh. Jadi, hanya teringat disaat turun ke masyarakat itu yang disampaikan dalam debat ini.

”Saya katakan, tidak konsisten dan tidak ada relevansinya, serta tidak ada korelasinya dengan tema debat kali ini. Dan, ini berbahaya dalam pengelolaan pemerintahan apabila tidak memiliki suatu patron yang pasti sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat,”
ucapnya.

Kemudian ditanggapi lagi oleh Iskandarsyah, bahwasannya dalam sistem pemerintahan sudah ada standar nomenklatur dan kode-kode yang sudah ada. Sehingga, dirinya ingin membawa ide-ide besar untuk melakukan perubahan-perubahan. Dicontohkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karimun, masak kalah dengan Kabupaten Natuna dan Bintan. Sehingga, ini persoalan yang harus diperbaiki.

”Tidak konsisten menurut anda. Persoalan kita, ingin memperbaiki dan membangun Kabupaten Karimun lebih baik tidak sekedar retorika-retorika belaka sesuai survei di masyarakat,” kata Iskandarsyah. (*)

Reporter : Tri Haryono
Editor : Tunggul