Opini

Urgensi Open Data Pada Pilkada

batampos.id – Revolusi industri keempat berdampak secara signifikan terhadap perubahan sosial dan politik suatu negara. Ruang publik yang selama ini dimaknai bahkan dibatasi secara konvensional sebagai interaksi tatap muka langsung mulai beralih ke ruang-ruang digital. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, memaksa penggunaan teknologi informasi untuk meminimalkan penularan Covid-19. Situasi ini ikut memengaruhi praktik tata kelola pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Indonesia adalah salah satu negara yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 270 daerah. Partisipasi merupakan karakter utama dari pemilu yang mendorong pemilih untuk berinteraksi dengan peserta pemilu. Tujuannya untuk mengetahui program dan visi-misi yang ditawarkan sebagai modal utama bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Termasuk berinteraksi dengan penyelenggara pemilu untuk menerima informasi mengenai pemilu. Persoalannya, Covid-19 membatasi ruang-ruang interaksi tatap muka langsung yang sebelumnya disediakan dalam arena kampanye.

Teknologi menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk tetap memberikan ruang interaksi sekaligus akses informasi bagi pemilih. Open data (baca: keterbukaan data) dalam pemilu yang didasarkan pada gagasan data dan informasi harus dengan mudah dapat dibagi, diakses, dan digunakan publik. Hal itu bisa menjadi sebuah platform untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilih tentang pilkada di tengah pandemi.

Open data pemilu sesungguhnya bukanlah hal baru dalam electoral governance di Indonesia. Sejak Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan portal informasi mengenai berbagai tahapan pemilu di Indonesia. Salah satunya ialah membuka profil peserta dan kandidat pemilu yang dapat diakses pemilih.

Namun, open data tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas pada terpublikasinya dokumen yang berisi informasi mengenai pemilu di portal informasi atau website. Salah satu prasyarat utama dari open data adalah data yang dipublikasikan dapat dengan mudah diakses, diolah, dan machine readable. Dalam hal ini, data yang terpublikasi tersedia dalam format yang dapat diolah dan dibaca oleh mesin. Sebagai contoh, format dokumen yang dipublikasikan dalam PDF sulit untuk diolah dan dianalisis oleh aplikasi perangkat teknologi.

@Ilhamiyandha

Dalam konteks pelaksanaan kampanye pilkada di masa pandemi, penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan sebagai medium komunikasi publik secara maksimal. Di sinilah pentingnya open data pemilu. Sebab, pemilih tidak bisa lagi leluasa terlibat langsung menyaksikan kampanye dalam rangka memperoleh informasi untuk mengenal pasangan calon, visi-misi, program, hingga rekam jejak dari pasangan calon. Semua dibatasi guna meminimalkan risiko persebaran virus Covid-19. Karena itulah, keterbukaan data pemilu harus bisa memenuhi kebutuhan pemilih tentang informasi pasangan calon.
Berangkat dari hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dimaksimalkan penyelenggara pemilu dalam menyediakan informasi melalui keterbukaan data pilkada serentak 2020. Pertama, keterbukaan data pemilu sangat penting untuk diterapkan dalam pilkada serentak 2020 di 270 daerah sebagai bentuk transparansi sekaligus mendorong partisipasi publik untuk mengetahui berbagai informasi mengenai pilkada.

Kedua, kampanye merupakan tahapan pemilu yang disediakan bagi: (1) Peserta pemilu untuk menyebarluaskan informasi mengenai profil, visi-misi, dan program dari pasangan calon; (2) Pemilih untuk memperoleh informasi dari pasangan calon peserta pilkada mengenai profil, visi-misi, dan program. Open data pemilu perlu dijadikan medium utama untuk menyebarkan informasi dan menerima informasi pada pilkada serentak 2020.
Ketiga, melalui portal informasi infopemilu.kpu.go.id, KPU telah memublikasikan informasi mengenai berbagai tahapan pilkada. Termasuk mengenai pasangan calon kepala daerah yang menjadi peserta di 270 daerah penyelenggara pilkada. Namun, masih terdapat daftar riwayat hidup dalam form BB2 KWK yang masih belum terpublikasi. Selain itu, terdapat beberapa daerah pilkada yang dalam website resminya belum memublikasikan hal tersebut. Untuk itu, kami mendorong KPU membuka dan memublikasikan keseluruhan daftar riwayat hidup pasangan calon kepala daerah yang tertuang dalam BB2 KWK di 270 daerah penyelenggara pilkada dan mendorong KPU di daerah untuk ikut serta memublikasikannya.

Keempat, open data pemilu tidak bisa hanya dimaknai sebatas data dan informasi yang sudah terpublikasi dalam portal informasi berjejaring internet. Lebih jauh, karakter dasar dari open data adalah berbagai informasi terpublikasi dan tersedia dalam format yang machine readable atau dapat dengan mudah diolah dan dianalisis. Data dan informasi yang berbentuk format PDF belum bisa dikategorisasi sebagai open data. Untuk itu, KPU dalam memublikasikan data informasi mengenai pilkada serentak 2020 bisa menggunakan format open data yang mudah diolah seperti csv, excel, dan j-son papolo.
Kelima, open data pemilu yang dilakukan KPU tentunya perlu memperhatikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan mengenai data pribadi yang tidak boleh dipublikasikan.

Keenam, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan garda terdepan dalam penyebarluasan informasi dan data. Sayangnya, PPID di penyelenggara pemilu masih kurang responsif terhadap permintaan data yang diajukan publik. Untuk itu, KPU perlu memaksimalkan dan menstandarkan pelayanan PPID agar lebih responsif dan transparan dalam mengelola permintaan data pemilu.

Menjelang pemungutan suara ini, publik perlu diberi informasi, gambaran, dan pemahaman yang utuh terkait proses pilkada secara menyeluruh. Agar nanti masyarakat makin menyadari pentingnya pilkada, tahu, dan aktif, yang ujung-ujungnya tingkat partisipasi kian tinggi. Semoga. (*)

Oleh: FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH
Direktur eksekutif Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integrity