Metropolis

Buruh Batam Tuntut Kenaikan Upah dan Tolak Omnibus Law

Sejumlah buruh saat melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah dan menolak Omnibus Law di depan Graha Kepri. (F.Yulitavia/Batam Pos)

batampos.id – Aliansi buruh Batam kembali menggelar aksi demo guna menolak undang-undang Omnibus Law. Aksi yang digelar di depan Graha Kepri ini diikuti ratusan buruh.

Dalam aksi yang dikawal pihak kepolisian ini, sejumlah buruh juga memperjuangkan upah minimum kota (UMK) Batam jelang ditetapkan 20 November mendatang. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam Alfathoni mengatakan aksi serupa sudah digelar beberapa kali ini diharapkan bisa membuat pemerintah mempertimbangkan nasib buruh.

“Kita tetap tolak Omnibus Law dan ingin UMK Batam naik karena kebutuhan di masa pandemi cukup membuat kita semua sulit,” Kata dia saat dijumpai di Graha Kepri, Selasa (10/11/2020). Ia memintaku pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Batam mengirimkan angka kenaikan UMK Batam kepada Gubernur, sebelum ditetapkan 20 November mendatang

“Tidak ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Untuk itu kami mendesak pimpinan daerah mengusulkan angka kenaikan. Tolong pikirkan nasib buruh saat ini,” ujarnya.

Ia menegaskan akan menggelar aksi lebih besar. Jika pemerintah daerah tidak merekomendasikan kenaikan upah buruh di tahun 2021 mendatang.”Sebelum ditetapkan Gubernur, hasil rapat dibawa ke Wali Kota terlebih dahulu. Kami ingin Pak Wali tetap merekomendasikan kenaikan upah. Jangan sampai ada aksi yang lebih massif lagi soal UMK ini,” ungkapnya.

Pejabat sementara Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum mengatakan akan mengikuti keputusan pusat terkait UMK Batam. Sampai saat ini ia mengaku belum menerima hasil rapat di tingkat dewan pengupahan kota (DPK) Batam.”Kalau sudah final pasti sampai ke meja saya. Intinya pemerintah daerah akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan pusat. UMK nanti yang tetapkan gubernur. Kalau saya hanya meneruskan hasil rapat DPK saja,” terangnya.(*)

Reporter : Yulitavia
Editor : Dede Hadi