Opini

Cara Memperbaiki Semua yang Salah di UU Cipta Kerja

batampos.id- Berbagai kesalahan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akibat terburu-buru diparipurnakan tanpa diteliti terlebih dahulu. Termasuk adanya kesalahan ketik, yang ditemukan justru setelah ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan pada Lembaran Negara.
Setelah itu semua pihak sibuk dan saling menyalahkan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kementerian Sekretariat Negara, dimana sebelumnya dihebohkan oleh perbedaan halaman. Cara untuk memperbaiki sejumlah kesalahan penulisan sempat dibicarakan oleh DPR dan Pemerintah. Kesalahan itu ditemui dalam penyebutan pasal dan ayat rujukan, seperti pada pasal 6 di Bab III dan Pasal 175 di Bab IX, yaitu di pasal 53 ayat (5).

Distribusi II
Salah satu solusi yang muncul adalah penerbitan “Distribusi II” terhadap UU Cipta Kerja, karena pernah dilakukan pada UU sebelumnya, yaitu terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji. Maka cara memperbaiki kesalahan ketik itu bukan tidak pernah terjadi, sehingga istilah “Distribusi II” itu dianggap telah menjadi kebiasaan atau “Konvensi” yang tidak tertulis dalam mekanisme pembuatan UU selama ini dalam hal terjadi perbaikan terhadap yang salah ketik.
Namun, cara baru dapat dilakukan jika murni hanya terhadap kejadian kekeliruan pengetikan, dan tidak memengaruhi makna dari norma itu atau substansi UU yang salah ketik itu.
Bagaimana menentukan bahwa kekeliruan yang terjadi tidak memengaruhi isi pokok dari norma di dalam suatu UU? Misalnya, seharusnya tertulis pasal 6, namun ditulis menjadi 69, ini termasuk salah ketik penulisan, seharusnya tertulis “hari”, nyatanya ditulis “horo” dan bila dihubungkan dengan kalimat yang lain di sekitarnya logikanya harusnya tertulis “hari”, ini yang selama ini bisa diperbaiki dengan istilah “Distribusi II”.
Sehingga perbaikan dengan “Distribusi II” itu diumumkan pada Lembaran Negara untuk dijadikan rujukan yang sah. Namun, ada juga yang menganggap cara itu sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip pembentukan UU yang baik. Alasannya karena dapat menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan berbahaya bagi kepastian hukum ke depan. Juga karena “Distribusi II” itu dapat membingungkan, serta masalah formil dalam prosedur pembentukan UU Cipta Kerja itu sendiri.
UU sudah mengatur hanya 7 (tujuh) hari setelah diserahkan oleh DPR kepada Presiden, boleh ada pernyesuaian penyusunan termasuk typo error. Jika sudah diumumkan di Lembaran Negara tidak boleh lagi ada perbaikan, kecuali perubahan melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi.

Revisi
Kemudian Konstitusi dan UU telah menyediakan jalan untuk memperbaiki UU, yaitu dengan cara DPR atau Pemerintah mengajukan “revisi” terhadap UU Cipta Kerja itu sendiri, dengan menempuh prosedur pembentukan UU sebagaimana mestinya.
Kemudian cara lainnya adalah dengan adanya pihak yang akan membawakan masalah ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan sekalian memohon perbaikan terhadap kesalahan pengetikan dari pasal-pasal yang dimaksudkan. Namun, uji materi yang dimohonkan ke MK itu tidak hanya semata-mata untuk kesalahan pengetikan pasal-pasal yang dimaksud. Perlu ada juga permohonan perbaikan pada hal-hal lain yang bersifat substansi norma, yang kemudian sekalian memperbaiki kesalahan pengetikan.
Karena memperbaiki UU di luar cara-cara konstitusional adalah merupakan penyimpangan yang membahayakan produk legislasi. Khusus pada perbaikan hal-hal yang tidak baik pada UU Cipta Kerja kali ini tidak tepat dilakukan hanya pada kebiasaan yang sudah beberapa kali dilakukan yang disebut “Distribusi II” itu, dan juga kebetulan sudah ada yang memohonkan uji materi pada substansi, maka dengan demikian dapat dilakukan perbaikan sekaligus oleh Mahkamah Konstitusi nanti dalam pemeriksaannya.

Hak Uji Materi
Maka pemerintah juga dapat menyerahkan penyelesaiannya ke-MK, apalagi jika ada substansi di UU Cipta Kerja tersebut yang dianggap tidak tepat. Terakhir Pemerintah lebih memilih perbaikan melalui mekanisme yang konstitusional yaitu melalui MK, dan memang langkah itu lebih tepat dilakukan karena juga ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Semoga dalam pelaksanaannya perbaikan dari semua yang salah dari semua klaster-klaster dapat diselesaikan sekaligus secara konstitusional, sepanjang tidak dimaknai pembatalan secara keseluruhan.
Dan bila disimak semua pembahasan dan anotasi-anotasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, hampir semua klaster yang diubah terjadi risiko-risiko yang memungkinkan untuk diperbaiki.

Politik Hukum
Banyak undang-undang sektor terma­suk peraturan pelaksanaan yang juga harus diubah hanya untuk tujuan mempermudah investasi dan perizinan. Ini membuktikan bukan menyederhanakan, namun ternyata justru akan menambah banyak peraturan pelaksanaannya. Padahal semula dibuat bertujuan menyederhanakan ternyata justru sebaliknya, tidak bisa langsung dilaksanakan, karena masih dalam proses pengujian di MK. Selama belum ada putusan MK, UU Cipta kerja ini tidak akan bisa dilaksanakan.
Oleh karena itu, secara normatif, akuntabilitas dari penggabungan perubahan beberapa UU dalam satu UU untuk tujuan sektor tertentu, secara sosiologis ini mendapat tantangan dari berbagai pihak, sehingga tidak tertutup kemungkinan MK akan banyak membatalkan substansi pasal-pasal yang diatur sepanjang tidak dimaknai seperti yang diputuskan oleh MK nantinya.
Oleh karena itu, pelaksanaan yang segera dari UU Cipta kerja tersebut, masih harus menempuh jalan yang berliku-liku. Sehingga ke depan perubahan UU justru lebih praktis dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU, karena dapat langsung dilaksanakan.
Semoga perbaikan hal-hal yang tidak baik dalam UU Cipta Kerja, bahkan yang salah pengetikan dan atau salah pasalnya dapat diperbaiki melaui mekanisme yang sudah diatur dalam Konstitusi dan UU. (*)

Oleh: Ampuan Situmeang
Peneliti, Praktisi, dan Akademisi
Bidang Hukum