Nasional

Komjak Ingatkan Kejagung Serahkan Berkas Kasus Djoko Tjandra ke KPK

Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok.Pribadi)

batampos.id – Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyatakan, akan mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) perihal permintaan supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait permintaan dokumen-dokumen dalam kasus Djoko Tjandra. Pasalnya, KPK menyebut Kejagung dan Polri tak kooperatif untuk memberikan berkas penanganan skandal Djoko Tjandra.

“Kalau memang ada hambatan begitu, tentu kita (Komjak) memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan segera diserahkan,” kata Barita dikonfirmasi, Kamis (12/11).

Barita menegaskan, jika dalam waktu yang ditentukan, namun belum juga diberikan dokumen-dokumen itu oleh Kejagung, Komjak akan menyurati Korps Adhyaksa untuk segera memberikan dokumen-dokumen kasus Djoko Tjandra.

“Tapi sekiranya dalam waktu kedepan juga belum, menurut batasan yang wajar, tentu Komisi Kejaksan akan menyurati agar segera membantu tugas-tugas itu,” tegas Barita.

Barita menduga, lambatnya Kejagung memberikan dokumen-dokumen penanganan skandal Djoko Tjandra dikarenakan persoalan administratif antar lembaga. Dia memastikan, Kejaksaan terbuka dalam setiap penanganan perkara.

“Soal waktu saja yang saya kira, sebab tidak ada kendala untuk Kejaksaan untuk menyerahkan dokumen itu. Karena itu juga merupakan bagian dari lembaga penegak hukum, saya kira Kejaksaan cukup terbuka untuk itu (menyerahkan dokumen),” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyesalkan Barekrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tak kooperatif untuk mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra. Lembaga antirasuah mengakui, dari dua kali permintaan belum juga dipenuhi oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

“Benar, tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen-dokumen dari perkara tersebut, baik dari Bareskrim maupun Kejagung, tapi hingga saat ini belum kami peroleh,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Kamis (12/11).

Nawawi menegaskan, berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung penting bagi KPK untuk mendalami penanganan skandal Djoko Tjandra. Apalagi, KPK telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Djoko Tjandra dari masyarakat, termasuk dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

“Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah,” ucap Nawawi.

Nawawi pun menegaskan, supervisi KPK berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Bukan KPK yang minta dihargai, tapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Aturan hukum itulah yang harus dihargai semua pihak,” cetus Nawawi.

Untuk diketahui, skandal Djoko Tjandra yang ditangani kepolisian dan kejaksaan saat ini sedang bergulir di Pengadilan. Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan suap dan pemufakatan jahat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari; mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra.

Sementara itu, Polri menangani kasus dugaan suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice Polri yang menjerat mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte; mantan Kabiro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo; serta pengusaha Tommy Sumardi.

Selain itu, Polri juga menangani kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Prasetijo, Djoko Tjandra dan mantan pengacaranya Anita Kolopaking. Kasus tersebut tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim