Home

KUA-PPAS APBD 2021 Belum Dibahas, Dewan Tuding TPAD Kota Batam Tak Ada Respons

Nuryanto. (F. Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam hingga saat ini belum membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam.

Sementara, sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2021, tim Banggar DPRD Kota Batam memiliki tenggat waktu 1 bulan untuk membahas rancangan anggaran APBD 2021. Atau paling lama, sudah harus disahkan tanggal 30 November.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, DPRD Kota Batam telah memberikan ruang kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang dalam hal ini TPAD Kota Batam, untuk membahas KUA-PPAS. Namun, hingga saat ini belum ada respons dari TPAD Kota Batam. “Kemudian, tidak dibahas tentu itu akan menjadi persoalan nantinya,” ujar pria yang akrab disapa Cak Nur itu.

Ia mengaku, tidak mengetahui alasan secara pasti kenapa Pemko Batam tidak mau membahas KUA-PPAS bersama dengan DPRD Kota Batam. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pembahasan itu harus segera diselesaikan karena akan terjadi permasalahan hukum jika tidak dilakukan pembahasan.

“DPRD mau itu (KUA-PPAS) dibahas, tapi pemerintahnya tidak mau. Alasannya waktunya sudah tidak ada. Sementara, daerah lain masih dalam proses, KUA-PPAS masih pada dibahas. Kita lihat saja dinamikanya nanti,” imbuhnya.

Dalam berita sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada usulan dari Pemko Batam untuk menganggarkan anggaran untuk sektor kesehatan dalam RAPBD 2021.

Padahal, sesuai dengan Permendagri Nomor 64, DPRD bersama pemerintah daerah diminta untuk menyediakan anggaran yang memadai dalam penanganan Covid-19. Yang terdiri dari tiga prioritas; pertama kesehatan, kedua peningkatan ekonomi dan yang ketiga jaring pengamanan sosial.

“Artinya ini agak berseberangan dengan perintah Permendagri 64 Tahun 2020 tentang penyusunan APBD 2021. Saya melihat juga di KUA, walaupun sampai dengan saat ini KUA-nya belum dibahas, tapi Pemko sudah tidak mau lagi membahas KUA itu, tapi di kebijakannya juga tidak ada kebijakan belanja untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Artinya, kata Aman, pernyataan dari Penjabat sementara (pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, yang menyampaikan bahwa dirinya tidak akan menandatangani APBD 2021 jika tidak ada anggaran untuk penanganan Covid-19, tentunya merujuk pada Permendagri Nomor 64. Pemko Batam, kata politikus PKB itu, tentunya juga harus mengindahkan Permendagri tersebut.

Sebab, APBD yang disahkan melalui tahapan sidang paripurna kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan evaluasi Gubernur. Jika Pjs Gunernur sudah menyampaikan pernyataan tersebut, tentunya APBD itu tidak akan disahkan oleh Gubernur karena tidak ada anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam sudah seharusnya menyediakan anggaran untuk penanganan Covid-19. Baik itu di Dinas Kesehatan, kemudian pemulihan ekonomi di dinas terkait dan tentu di Dinas Sosial terkait dengan jaring pengaman sosial itu,” jelasnya.(*)

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : Dede Hadi