Ekonomi & Bisnis

Pjs Gubkepri: KEK Sukses, Pemda Tak Dapat Apa-Apa

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin, saat foto segaja masker dibuka (f.Immanuel Sebayang/batampos.id).

batampos.id – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin prihatin dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provnsi Kepri. Menyikapi hal itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kepri mengelola sendiri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga menjadi pundi-pundi penambahan anggaran daerah.

“Persoalan PAD merupakan salah satu pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Pemprov Kepri. Salah satu langkah strategis menurut saya adalah dengan mengelola sendiri KEK,” ujar Bahtiar Baharuddin, Senin (16/11) lalu di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Dirinya menegaskan, Pemprov Kepri harus mulai membuka diri. Menurutnya, dengan mengelola KEK di atas lahan 1.000 hektare (ha) atau 2.000 ha, tentu sangat berpotensi bagi peningkatan kekuatan anggaran daerah.

“Saat ini kontribusi KEK terhadap pemda hanya pada saat awal-awal saja. Misalnya ketika mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Tapi setelah pengelola KEK itu sukses, kita tak dapat apa-apa,” jelasnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tersebut meminta kepala daerah di Kepri selektif dalam memberikan izin pengelolaan KEK. Ia juga menyarankan pemerintah daerah harus punya saham di KEK sehingga mendapatkan pemasukan yang jelas. Seperti halnya Provinsi Papua yang memiliki alokasi saham di PT Freeport.

“Kalau KEK tidak mau bermitra dengan pemda, kepala daerah tolong jangan terbitkan izin pengelolaannya,” tegasnya.

Dikatakannya, setelah beberapa hari menjabat sebagai Pjs Gubernur Kepri, ia melihat banyak potensi KEK strategis yang bisa dikembangkan oleh Pemprov Kepri mulai dari pariwisata, pertanian, hingga kemaritiman. Apalagi, Kepri meiliki letak geografis yang terdiri atas 96 persen laut, namun kontribusi terhadap PAD justru hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan dana bagi hasil (DBH) pusat.

“Sementara PAD Kepri dari sektor laut nyaris tidak ada. Padahal wilayah ini sudah layak disebut sebagai poros maritim Indonesia bahkan dunia,” paparnya.

Ditambahkannya, masih banyak pekerjaan rumah di Kepri yang harus dibenahi oleh pemimpin Kepri ke depan, terutama menyangkut potensi sumber daya alam (SDM) yang belum dikelola secara baik dan benar demi kepentingan masyarakat setempat.

“Saya punya optimisme besar terhadap Provinsi ini (Kepri, red). Apabila ditangani dan dikelola orang yang tepat, maka kesejahteraaan daerah akan bergerak lebih cepat,” tutup Bahtiar. (*)

Reporter: Jailani
Editor: tunggul