Nasional

BKPM Kawal Investasi di Batam

Pegatron dan Perusahaan asal Hongkong Perluas Usaha di Batamindo

Gedung PT Pegatron di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning. Pegatron, perusahaan asal Taiwan ini akan memperluas proyeknya di Batam. Foto diambil Selasa (9/7). (Dalil Harahap/Batam Pos)

batampos.id – Kalangan pengusaha atau kawasan industri sangat berharap banyak kepada pemerintah pusat untuk memberikan sejumlah kemudahan agar kegiatan investasi di Batam makin mudah dan berjalan lancar.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, mengatakan, jika tidak ada hambatan maka dalam waktu dekat sejumlah proyek perluasan industri akan segera dieksekusi.

“Ada beberapa proyek perluasan dari sejumlah tenant yang sudah eksis, seperti di Kawasan Industri Batamindo (KIB). Pegatron dari Taiwan mau memperluas proyeknya, begitu juga dengan salah satu perusahaan dari Hongkong,” katanya, di Wisma Batamindo, Rabu (18/11).

Kedua proyek perluasan investasi ini sudah mendapat pengawalan khusus dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar berjalan lancar. Tapi, Tjaw belum mau menyebut kisaran jumlah investasinya.

”Mereka membutuhkan dukungan agar bisa mendatangkan mesin produksi, begitu juga tenaga ahli dari Tiongkok. Kedatangan tenaga ahli ini untuk transfer teknologi pada pekerja lokal. Setelah selesai, maka akan kembali ke negaranya,” ucapnya.

Dia menuturkan, pascapemberlakuan Travel Corridor Agreement (TCA) dengan Singapura, masih dikeluhkan karena belum berjalan mulus. Tapi keluhan tersebut berkaitan dengan kinerja lintas kementerian yang membuat TCA tidak berjalan optimal.

”Pasca new normal, semua sistem sudah online, tapi masih ada dokumen yang dikerjakan manusia. Begitu dokumen perizinan penggunaan tenaga kerja asing diserahkan saat proses di Kementerian Ketenagakerjaan harusnya berjalan optimal, kalau lima hari ya lima hari saja,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, Pegatron merupakan produsen peralatan elektronik canggih, sedangkan satu lagi perusahaan dari Hongkong merupakan pembuat mesin kopi untuk segala macam merek. Tujuan utama ekspornya adalah ke Amerika.

”Sesuai instruksi dari Presiden, agar segera mempercepat proses perizinan, baik itu untuk investor baru maupun yang ekspansi. Kalau tak dikawal BKPM, nanti bisa saja ada kendala,” paparnya.

Salah satu contoh kemudahan perizinan yakni pemerintah akan segera merilis Online Single Submission (OSS) baru berdasarkan Undang- Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law. Namanya OSS versi Risk Based Approach (RBA).

”Sekarang lagi digodok. OSS versi RBA ini memberikan kemudahan kepada investasi yang masuk berdasarkan tingkat risikonya. Misalnya industri elektronik, karena risikonya rendah, maka tidak perlu mengurus izin kawasan, hanya urus Nomor Izin Berusaha (NIB) dan izin lingkungan saja,” paparnya.

”Kalau soal gaji, perusahaan asing itu tidak pernah ada masalah, yang penting jaminan berinvestasi yang aman, lancar, dan nyaman semata,” ungkapnya lagi.

Terpisah, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, mengatakan, banyak potensi dan juga kesempatan yang bisa dikembangkan di Indonesia, salah satunya lewat hasil dari perjanjian dagang.

“Kami, Wakil Menteri Perdagangan, lebih banyak fokus pada perjanjian dagang dan juga dalam perjanjian kawasan. Dan baru-baru ini ada yang namanya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang merupakan sebuah kerja sama perdagangan kawasan antara 16 negara di kawasan Asia Pasifik, di antaranya Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, dan 10 negara anggota ASEAN,” katanya.

Ia menambahkan, Batam sebagai salah satu pintu masuk memiliki potensi yang bisa dikembangkan. “Tentunya kami dari Kemendag siap untuk memfasilitasi hal tersebut. Hasilnya adalah bagaimana kita bisa membawa produk-produk yang ada di daerah untuk bisa diekspor,” katanya lagi.

Dalam kunjungan selama dua hari di Batam, Jerry mengaku banyak mengumpulkan masukan berharga, baik dari BP Batam maupun dunia usaha. Beberapa persoalan yang menjadi perhatiannya yakni soal tarif logistik Singapura-Batam yang mahal, lalu penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang banyak diminta pengusaha di Batam, serta pelonggaran perizinan bahan-bahan baku industri berupa bahan berbahaya (B2).

“Saya pikir bagus karena dapat banyak masukan dan juga tantangan yang ada di daerah dan juga beberapa hal yang harus di follow-up oleh beberapa instansi, tidak hanya dari Kementerian Perdagangan, tapi melibatkan kementerian lembaga lainnya. Kami mengapresiasi masukan-masukan yang disampaikan para pelaku usaha dan kami akan mencoba mem-follow up dan mencari solusinya,” ujarnya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BP Batam, Purwiyanto, mengungkapkan, tugas BP Batam antara lain membangun daya saing dalam hal investasi dan industri melalui pemberian insentif, perjanjian perdagangan, dan pelayanan di bandara, pelabuhan, air, permukiman, dan penyediaan lahan, serta penyediaan infrastruktur pendukung.

Daya saing pada dasarnya dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk menjual dengan harga yang relatif lebih murah. “Untuk itu faktor insentif kemudahan, kecepatan, dan kemurahan dari proses ekonomi merupakan hal yang sangat menentukan,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan, faktor lainnya yang juga penting bagi daya saing adalah biaya produksi yang bersaing. Antara lain yang ditentukan harga bahan baku dan bahan penolong, produktivitas tenaga kerja, dan teknologi produksi.

“Hal lain yang juga penting adalah biaya logistik yang terdiri dari biaya angkut, biaya bahan bakar, dan bahkan biaya air,” ujar Purwiyanto. (*)

Reporter : Rifki Setiawan
Editor : Jamil Qasim