Politika

Bawaslu Tertibkan 1.448 Pelanggaran Prokes

Di Kampanye Tatap Muka Pilkada

Anggota Bawaslu RI Muhammad Afifuddin.(Dokumen Jawa Pos)

batampos.id – Tahapan kampanye pilkada 2020 telah berlangsung 50 hari, terhitung hingga Sabtu (14/11). Hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan, tren pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes) cenderung meningkat.

Pada kampanye 4–14 November, jumlah pertemuan tatap muka yang melanggar dan mendapat teguran mencapai 381 kasus. Jumlah tersebut naik dibanding 40 hari sebelumnya. Angka kasus itu juga meningkat signifikan dibanding sepuluh hari pertama yang hanya 70 kasus.

”Total Bawaslu menertibkan sedikitnya 1.448 kegiatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas yang melanggar prokes,” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), kemarin (17/11).

Terkait jenis pelanggarannya, Afif (sapaan Afifuddin) menyebutkan, polanya masih sama. Di antaranya, jumlah massa melebihi batas, terjadi kerumunan orang tanpa jaga jarak, orang tidak mengenakan masker, dan tidak tersedia penyanitasi tangan.

Meski ada peningkatan pelanggaran, tindakan pembubaran kegiatan mengalami penurunan. Bawaslu mencatat hanya ada 17 kasus pembubaran di sepuluh hari kelima kampanye itu. Terkait hal tersebut, Afif menduga penyebabnya adalah paslon mengikuti arahan setelah mendapat teguran. ”Sejalan dengan semakin banyaknya imbauan dan mungkin sudah pernah dibubarkan,” imbuhnya.

Selain itu, Bawaslu mencatat adanya upaya intimidasi oleh tim paslon kepada jajaran panitia pengawas (panwas). Dalam kurun waktu yang sama, tercatat ada 31 anggota panwas yang mendapat tindak kekerasan saat melaksanakan tugas pengawasan. Yakni 19 kekerasan verbal dan 12 kekerasan fisik.

Kekerasan umumnya dialami saat panwas melakukan pembubaran pelanggaran prokes. Itu terjadi di antaranya di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Batam. ”Ada yang dikeroyok dan lain-lain. Di Batam misalnya,” ungkap Afif. Bawaslu pun telah melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses pidana.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, pihaknya meminta Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota melindungi pengawas ad hoc yang terkena intimidasi. Jika ditemukan, kejadian tersebut harus dijadikan temuan, kemudian dilaporkan ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

”Jangan sampai nanti ada panwascam kita yang dipukul, dihina, bahkan ditendang tanpa ada pembelaan,” tegasnya.

Sementara itu, meski pelanggaran prokes mengalami kenaikan, Kemendagri mengklaim bahwa tahapan kampanye masih terkendali. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan, dari data Satgas Covid-19, terjadi penurunan zonasi risiko di daerah pilkada.

Di awal masa kampanye, ada 45 daerah zona merah. Namun, berdasar data per 8 November, zona merah tinggal 18 daerah. Data itu menunjukkan bahwa kekhawatiran pilkada bakal jadi klaster baru Covid-19 bisa dihindari. ”Tapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang kuat ya. Dan tentu saja dengan kerja sama semua pihak,” tuturnya. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim