Nasional

Pelaku Rugikan Negara Rp 1,6 Triliun

 Kasus Importasi Tekstil Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono. (f.humas Kejagung)

batampos.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi dalam kasus importasi tekstil di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Batam ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka.

”Iya, Selasa (17/11) kemarin, Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung bersama-sama dengan Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah melimpahkan berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Importasi Tekstil pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (18/11) malam.

Ia menjelaskan, lima orang yang ditetapkan tersangka itu, adalah empat pejabat Bea Cukai Batam (saat ini sudah diganti, red) dan satu lagi tersangka adalah merupakan seorang pengusaha.

Kelima berkas perkara tersangka yang dilimpahkan itu, yakni Mokhammad Mukhlas yang saat perkara ini berlangsung menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada KPU BC Tipe B Batam. Kemudian, Kamaruddin Siregar yang saat itu menjabat kepala Seksi Pabean dan Cukai II pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I KPU BC Tipe B Batam.

Menyusul, Dedi Aldrian yang saat itu menjabat Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) I KPU BC Tipe B Batam. Terakhir, Hariyono Adi Wibowo yang saat itu menjabat Kepala Seksi Pabean dan Cukai III pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) II pada KPU BCTipe B Batam. Sedangkan dari kalangan pengusaha (importir), Irianto. Dia merupakan Komisaris PT Flemings Indo Batam dan selaku Direktur PT Peter Gramindo Prima.

BACA JUGA: Terkait Kasus Impor Tekstil, Kejagung Periksa Pejabat BP Batam 

Para terdakwa, kata Hari, diajukan ke pengadilan dengan dakwaan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya, kelimanya secara melawan hukum menjual tekstil yang telah diimpor kepada pihak lain dan mengimpor tekstil melebihi alokasi dengan mengubah dokumen impor berupa invoice, packing list, serta menggunakan Certificate of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang tidak benar.

”Dalam waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2020 bertempat di KPU Bea Cukai Tipe B Batam atau di Pelabuhan Batuampar Batam atau di Kantor PT Flemings Indo Batam di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No. 07-08 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung atau di Kantor PT Peter Garmindo Prima di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Blok B-1 No. 14, 15, dan 16 Kelurahan Tanjung Sangkuang, Kecamatan Batuampar, atau di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,” jelasnya.

Hari mengungkapkan, perbuatan kelimanya ditujukan untuk memperkaya diri, sehingga perbuatan mereka merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1,6 triliun.

Para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Kedua, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hari menambahkan, khusus untuk terdakwa pegawai KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, pada dakwaan kedua terdiri dari dua dakwaan alternatif. Pertama, Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau kedua Pasal 12 huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

”Selanjutnya tim Jaksa Penuntut Umum akan menunggu penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang. Proses pelimpahan perkara oleh tim Jaksa Penuntut Umum Direktorat Penuntutan Jampidsus Kejagung RI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19,” ungkapnya. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : Jamil Qasim