Home

Agar Terdakwa Jiwasraya Tak Keluar Tahanan, Kejaksaan Pilih Banding

Benny Tjokrosaputro. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)

batampos.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menempuh upaya hukum banding terhadap enam terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero). Memori banding telah diserahkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Belum inkrah, kan masih bading,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono di Kompleks Kejagung, Kamis (19/11) malam.

Ali menyampaikan, upaya hukum banding ditempuh agar enam terdakwa korupsi Jiwasraya tidak keluar dari tahanan. Karena masa penahanan untuk enam terdakwa korupsi Jiwasraya masa waktunya akan habis.

“Banding, karena kalau enggak banding dia (para terdakwa0 keluar nanti. Banding itu 7 hari. Kalau lebih dari itu disuruh keluar,” pungkas Ali.

Tim kuasa hukum, Benny Tjokrosaputro juga sebelumnya telah menyatakan banding atas vonis seumur hidup yang dijatuhkan Majelis JawHakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Permohonan banding Komisaris PT Hanson International itu terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal Selasa, 27 Oktober 2020.

BACA JUGA: Kejagung Diminta Optimalkan Sita Aset Koruptor Jiwasraya  

Enam terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya telah divonis seumur hidup. Mereka diantaranya Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Tiga mantan direksi Jiwasraya dan tiga pihak swasta itu terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sebesar Rp 16,8 triliun.

Mereka terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim