Metropolis

Dimiskinkan dan Dituntut 8 Tahun Penjara, Sidang Dugaan Korupsi Anggaran Konsumsi DPRD Batam

batampos.id – Terdakwa korupsi anggaran belanja unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Asril, dituntut hukuman 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (19/11/2020). Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) ini didakwa telah melakukan korupsi sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar.

Dalam tuntutannya, JPU Mega Tri Astuti mengatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara,” kata JPU.

Terdakwa dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar. Jika tidak membayar, maka diganti dengan hukuman 4 tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan tertulis (pledoi) pada sidang selanjutnya. “Sidang ditunda pekan depan dengan agenda pledoi terdakwa,” tutup hakim ketua Guntur Kurniawan.

Kasi Intel Kejari Batam, Fauzi, mengatakan, tuntutan 8 tahun penjara terhadap Asril dijatuhkan setelah jaksa menyimpulkan fakta dan keterangan saksi selama persidangan berlangsung.

“JPU menuntut Asril dengan 8 tahun penjara, kemudian denda Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila tak dibayar ganti kurungan 3 bulan,” ujar Fauzi kepada Batam Pos, Kamis (19/11/2020) siang.

Menurut dia, selain hukuman penjara dan denda, jaksa juga meminta agar terdakwa Asril membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,97 miliar. Uang pengganti itu harus dibayar Asril satu bulan setelah putusan inkrah atau memiliki kekuatan tetap.

“Namun jika dalam waktu yang telah ditentukan, terdakwa tak dapat membayar, maka jaksa akan melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti dan disetor ke kas negara,” jelas Fauzi.

Tak sampai di situ, lanjut Fauzi, jaksa juga meminta agar barang bukti uang tunai dalam persidangan Rp 160 juta dikembalikan ke kas negara. Hal itu dilakukan sebagai upaya penyelamatan uang negara dalam dugaan korupsi.

“Barang bukti uang yang disita dari beberapa saksi dikembalikan ke kas negara,” tegas Fauzi. (*)

Reporter: Yusnadi, Yashinta
Editor: Andriani Susilawati