Kepri

DPRD Kepri Desak Ganti Rugi Lahan Waduk Kawal, Sekda Berpegang LO Kejati Kepri

Arif Fadillah. foto diambil sebelum pandemi covid-19. (f.dok)

batampos.id– Komisi I DPRD Provinsi Kepri sudah merekomendasikan adanya revisi Legal Opinion (LO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri atas status lahan Waduk Kawal, Bintan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah tetap berpegang pada pendapat hukum tersebut.

“Meskipun ada rekomendasi dari DPRD Provinsi Kepri, soal status lahan Waduk Kawal, Bintan, Pemprov Kepri masih berpegang pada LO Kejati,” ujar Arif Fadillah di Gedung Daerah, Tanjungpinang belum lama ini.

Menurut Arif, pada rencana awal pembangunan, Pemprov Kepri memang sudah mengalokasikan anggaran bagi pembebasan lahan. Namun setelah mendapatkan pendapat hukum dari Kejati Kepri, status lahan yang digunakan bagi pembangunan infrastruktur dibidang perairan tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU). Maka dari itu, Pemprov Kepri tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ganti rugi, karena status lahannya adalah milik negara.

“Kemudian mengenai adanya rekomendasi dari DPRD Provinsi Kepri, sampai saat ini kami masih belum menerimanya. Bagaimana selanjutnya, tentu akan ditelaah lagi oleh Kejati Kepri,” tegas Arif.

Belum lama ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar mengatakan Komisi I DPRD Provinsi Kepri menemukan fakta baru terkait persoalan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan Waduk Kawal, Bintan dengan kapasitas 400 liter per detik tersebut. Menurutnya, lahan tersebut adalah merupakan milik warga bukan kawasan hutan lindung ataupun Hak Guna Usaha (HGU).

“Setelah mengumpulkan data dan keterangan, Komisi I DPRD Provinsi Kepri sudah membuat kesimpulan berdasarkan fakta baru yang ditemukan,” ujar Taba Iskandar.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menjelaskan, awalnya berdasarkan Legal Opinion (LO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, lahan tersebut merupakan HGU PT. Sunimas. Namun fakta di lapangan tidak seperti itu, karena masyarakat sudah mendapatkan surat tebas dari Pemkab Bintan sejak 2010 lalu. Bagi Pemprov Kepri LO Kejati tersebut menjadi senjata untuk mengabaikan pembicaraan yang sudah disampaikan.

“Pemprov Kepri menganggap dengan adanya LO Kejati, persoalan lahan tersebut tuntas. Sehingga tidak perlu melakukan ganti rugi atas lahan warga yang dimanfaatkan untuk pembangunan Waduk Kawal tersebut,” jelas Taba.

Seperti diketahui, pembangunan Waduk Kawal secara keseluruhan adalah sebesar Rp92 miliar yang bersumber dari APBN melaui Satker Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV (BWS IV).

Pembangunan dimulai pada 2017 lalu dengan alokasi sebesar Rp 22 miliar. Kemudian pada tahun 2018 dialokasikan Rp 67,6 miliar. Selanjut pada 2019 adalah sebesar Rp 5 miliar. Adapun berdasarkan Detail Engineering Design (DED) infrastruktur dibidang perairan tersebut dibangun diatas lahan seluas 400 hektar. (*)

Reporter: Jailani
Editor: tunggul