Opini

Mengulas Urgensi Aspek Kesehatan Hewan dalam Penilaian KKS

Batampos.id – Setiap dua tahun sekali, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS). Penilaian KKS dilakukan dengan parameter tertentu atau dikenal dengan tatanan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan. Meski, pemerintah menyebutnya penilaian, tapi nyatanya ajang ini lebih seperti perlombaan.

Artinya, pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik. Pada awal November ini, meski masih dalam situasi pandemi Covid-19, seluruh kabupaten/kota sudah mematangkan persiapannya untuk menghadapi penilaian KKS tahun 2021.

Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, terdapat tiga jenis piala kategori lomba yang dapat diraih dalam penilaian KKS ini. Ketiga penghargaan tersebut adalah Padapa untuk kualifikasi pemantapan (2 tatanan wajib), Wiwerda untuk kualifikasi pembinaan (3 tatanan wajib), dan Wistara untuk kualifikasi pengembangan (5 tatanan wajib).

Berdasarkan kriterianya, terdapat tujuh tatanan KKS yang dapat dilaksanakan. Ketujuh tatanan tersebut di antaranya adalah, Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum, Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi, Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat, Kawasan Pariwisata Sehat, Kawasan Pangan dan Gizi, Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, serta Kehidupan Sosial yang Sehat.

Dari masing-masing tatanan, diuraikan dengan detail, apa-apa saja yang menjadi item dari setiap tatanan yang akan dinilai.
Namun demikian, ternyata penilaian tentang sektor kesehatan hewan tidak masuk dalam aspek yang dinilai. Ini terlihat dari detail item, kesehatan hewan sama sekali tidak ada. Artinya, kesehatan hewan bukan menjadi indikator sebuah kabupaten/kota yang dikatakan sehat.

Terus terang, berawal dari kondisi inilah masukan kepada pihak pembuat kebijakan indikator tatanan KKS perlu dilakukan. Hal ini mengingat, kesehatan hewan merupakan bagian yang seharusnya tidak boleh ditinggalkan dalam mewujudkan kabupaten/kota sehat. Ada lima alasan penting mengapa aspek kesehatan hewan perlu dimasukkan dalam tatanan itu.

Pertama, kesehatan hewan sangat berkait erat dengan Zoonosis. Penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Apakah KKS dikatakan sehat jika ternyata di daerah itu masih banyak kasus flu burung, antraks, flu babi, brucellosis, dan lain sebagainya? Ingat, kejadian pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini juga tidak terlepas dari kesehatan hewan.
WHO (badan kesehatan dunia) sudah menetapkan bahwa Covid-19 adalah zoonosis.

Penyakit ini awalnya berasal dari hewan dan menular ke manusia. Otoritas kesehatan hewan Wuhan, Tiongkok, sejatinya sejak tahun 2018 dan 2019 juga sudah mengingatkan bahwa di dalam hewan kelelawar terdapat virus corona yang jika kelelawar ini dikonsumsi manusia dengan tanpa pemasakan yang benar dapat menular ke manusia (Richard J. Kuhn, 2019 sebagaimana dilansir medcom.id 24/03/2020).

Kedua, berdasarkan kajian WHO, Penyakit Infeksi Emerging (PIE) atau penyakit baru yang muncul di dunia ini dan menginfeksi manusia, atau pernah muncul (namun muncul kembali) menyerang manusia, sebanyak lebih dari 75% nya adalah bersifat zoonosis. Penyakit itu berasal dari hewan.

Artinya, pengendalian penyakit sebagai wahana menuju masyarakat yang sehat, selayaknya tidak boleh meninggalkan aspek kesehatan hewan. Wajar saja jika di Kementerian Kesehatan, ada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang saat ini direkturnya diemban oleh drh Didik Budijanto, MKes.

Ketiga, saat ini dunia sudah mendeklarasikan konsep One Health. Satu Kesehatan. Sebuah konsep upaya kolaboratif dari berbagai sektor, utamanya kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan kata lain, kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan jika ingin menuju tatanan sehat.

Bahkan, tidak ada satu sektorpun yang lebih superior dibandingkan sektor lain dalam konsep one health tersebut.
Keempat, sejak tahun 2017, program studi kedokteran hewan telah masuk dalam rumpun ilmu kesehatan. Satu rumpun dengan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan rumpun kesehatan lainnya.

Sebelumnya, kedokteran hewan merupakan rumpun ilmu pertanian, bahkan kedokteran hewan sangat identik dengan peternakan.Artinya, saat ini kesehatan hewan menjadi bagian yang terintegrasi dengan ilmu kesehatan. Bahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jasa kedokteran hewan masuk dalam jasa pelayanan medis.

Kelima, permasalahan kesehatan hewan jika diabaikan oleh daerah kabupaten/kota dapat berakibat pada masalah kesehatan masyarakat yang serius. Konteks kesehatan hewan yang meliputi sehatnya hewan pangan (peternakan dan perikanan), hewan kesayangan dan hewan konservasi (satwa liar) serta ancaman bioterosism yang juga umumnya menggunakan mikroorganisme patogen zoonosis (penyakit hewan) seharusnya menjadi atensi sebagai aspek penilaian dalam KKS.

Jika tidak, setiap pemda tentu akan menganggap bahwa kesehatan hewan memang bukan prioritas.Beberapa alasan ini rasanya belum terlambat untuk diusulkan dalam tatanan penilaian KKS. Toh, kesehatan hewan juga baru tahun 2017 masuk rumpun ilmu kesehatan. Lulusannya juga belum ada yang lulus. Maknanya, tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sehat. Masih ada waktu dan masih ada harapan. Semoga! (*)

 

Oleh: drh Iwan Berri Prima, MM
Sekretaris Umum Perhimpunan
Dokter Hewan Indonesia (PDHI)
Cabang Provinsi Kepulauan Riau