Nasional

Pemerintah akan Bubarkan 29 Lembaga, 10 Sudah Selesai Pembahasannya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. (ANTARA/Hafidz Mubarak)

batampos.id – Pemerintah bakal kembali membubarkan lembaga yang dinilai tidak produktif. Setidaknya ada 29 lembaga yang akan dibubarkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo, mengatakan dari 29 lembaga tersebut setidaknya ada 10 yang telah selesai dilakukan pengkajian.

“Tahun ini, kami sudah membubarkan lewat Perpres 85 yang perekonomian. 29 komite dan badan lembaga lagi, dan 10 sudah, tinggal kami umumkan,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, salah satu yang bakal dibubarkan adalah Badan Otoria Jembatan Suramadu. Sehingga pemerintah ingin melakukan reformasi birokrasi yang tidak produktif dibubarkan.

“Contoh Badan Otoria Jembatan Suramadu. Itu kami drop. Karena banyak tumpang tindih seperti PUPR ikut campur, Angkatan Laut ikut, pemerintah daerah Jawa Timur, Pemkot Pamekasan, Surabaya juga ikut,” katanya.

BACA JUGA:  96 Lembaga Diwacanakan untuk Dihapus

Selain itu ada juga Badan Pengelola Haji dan Badan Pengelola Usia Lanjut yang diwacanakan akan dibubarkan. Karena terlalu tumpang tindih dengan yang lain.

“Ada Badan Pengelola Haji dan ada lagi Badan Pengelola Usia Lanjut. Karena Badan Pengelola Usia Lanjut itu cukup dari Kemensos yang tangani,” ungkapnya.

Tjahjo mengaku akan berkoordinasi dengan DPR mengenai pembubaran lembaga tersebut. Karena lembaga didirikan tersebut ada aturan yang ikut dibelakangnya.

“Karena ini menyangkut undang-undang yang harus dibahas bersama DPR. Tapi lewat Perppres, Keppres sudah selesai,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membubarkan 18 tim kerja, badan dan komite negara. Kebijakan tersebut termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 82/2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 20 Juli 2020. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim