Nasional

Soal Covid-19, Rekan: Banyak Kepala Daerah Tak Paham Kebijakan Jokowi

Jokowi meninjau simulasi penyuntikan vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, kemarin (18/11). (SOFYANSAH/RADAR BOGOR)

batampos.id – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani Covid-19 dinilai banyak yang tidak sinkron. Artinya, banyak kepala daerah yang kurang atau salah dalam menerapkan kebijakan piusat untuk ke bawah.

Dari hasil analisa dan pengamatan Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, dari 33 provinsi, masih banyak kebijakan Jokowi yang tidak dijalankan ke bawah terkait kesehatan dalam memutus mata rantai Covid-19.

“Hanya ada beberapa daerah saja yang sinkron kebijakan kesehatan soal Korona dengan pemerintah pusat. Misalnya, soal isolasi mandiri, kesedian rumah sakit dan penerapan PSBB,” tegas Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho.

Menurut Agung, parameter Jakarta jelas. Baik jumlah pasien tertular, korban meninggal dan pasien yang sembuh. Sementara, kebijakan Jokowi banyak tidak terlaksana di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Ini harus segera dibenahi agar kebijakan daerah bisa sejalan dengan Jokowi,” terangnya.

Diketahui, dalam pengantar pada sidang kabinet paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9) lalu, Jokowi mengingatkan jajarannya bahwa kunci dari ekonomi agar membaik adalah kesehatan yang baik.

”Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik, artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, penanganan Covid-19, karena memang kuncinya ada di sini,” kata Jokowi dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.

BACA JUGA: Jokowi: Jangan Buat Usaha Tenaga Medis Sia-sia 

Untuk itu, Presiden Jokowi perintahkan jajaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Kesehatan serta TNI-Polri betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan penanganan Covid-19 menjadi fokus sehingga ekonomi akan mengikuti.

”Sekali lagi kalau penanganan Covid-19 baik, protokol kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik,” kata Jokowi saat itu.

Sementara Anies Baswedan dalam penerapan PSBB dan kebijakan pemprov DKI dalam penanganan wabah covid telah seirama dan searah dengan langkah dan kebijakan Jokowi. Tentu saja langkah-langkah Jokowi dan Anies patut diapresiasi.

Kebijakan Anies Baswedan dalam penerapan PSBB ketat di DKI adalah bagian dari upaya menyelamatkan warga DKI dari penularan covid 19 sehingga dapat terus hidup sehat, dan ketika warga DKI tetap sehat maka perekonomian pun akan juga membaik.

“Dan kita sangat beruntung memiliki dua pemimpin yang fokus kerjanya di tengah pandemik covid-19 pada kesehatan warga” ujar Agung. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim