Nasional

UMK Batam 2021 Tidak Naik

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin. (Immanuel Sebayang/Batam Pos)

batampos.id – Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, memastikan akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum kota (UMK) Batam 2021. Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker), upah di daerah tidak mengalami kenaikan, maka UMK Batam juga tak akan ada kenaikan.

”Saya anak buahnya Pak Menteri, jadi saya akan patuhi SE yang dikeluarkan Kemenaker terkait upah ini. Baca suratnya dan saya akan ikuti. Saya adalah pejabat pusat yang ditempatkan di daerah,” tegas dia, Kamis (19/11).

Ia memastikan, sesuai edaran Menaker tersebut, maka UMK Batam 2021 menggunakan UMK tahun ini (2020), yakni Rp 4.130.279. Meskipun ada usulan dari Pjs Wako Batam, Syamsul Bahrum, yang mengusulkan UMK Batam naik 0,5 persen dari UMK 2020.

”Tanggal 20 nanti (hari ini, red) keputusannya. Saya tetap berpedoman pada SE yang sudah dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja. Artinya, tidak ada kenaikan upah,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Syamsul Bahrum mengatakan, ia memang mengusulkan satu angka UMK Batam 2021 ke Gubernur Kepri. Yakni, naik 0,5 persen, sesuai kondisi Batam saat ini. ”Keputusan ini diambil sebagai jalan tengah,” kata dia.

Menurutnya, usulan ini lebih baik dari pada pemerintah lepas tangan dan tidak ada angka yang diusulkan. Karena pengusaha bertahan untuk tidak menaikkan upah, sedangkan pekerja tidak mau turun dan menuntut kenaikan.

”Pemko tentu tidak akan mengusulkan sesuatu yang tidak disepakati. Untuk itu, kami coba menaikkan angka ini,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, UMK tahun ini Rp 4.130.279 ditambah 0,5 persen atau Rp 20.651. Jadi, upah yang diusulkan ke gubernur untuk ditetapkan sebagai UMK 2021 adalah Rp 4.150.930. ”Tapi semua keputusan ada di tangan gubernur. Kami hanya mengusulkan satu angka saja. Keputusan besok (hari ini, red),” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, setelah menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan Kota (DPK) sebanyak tiga kali, tidak didapatkan kesepakatan. Pihak buruh tetap menuntut kenaikan upah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yaitu sebesar 3,27 persen dari UMK tahun 2020 atau Rp 4.265.339. Sedangkan pengusaha tetap diangka Rp 4.130.279.

”Mempertimbangkan kondisi saat ini, usulan angka ini diambil Pjs Wali Kota Batam agar tidak memihak, baik pengusaha maupun pekerja. Karena kondisi saat ini memang sulit,” jelasnya.

Kalangan pengusaha menegaskan, jika UMK tahun depan naik, maka akan merusak investasi di Batam. Bahkan, berpotensi menambah daftar pengangguran karena pengusaha tak sanggup membayar gaji karyawannya.

”Pemerintah pusat melalui Menteri Tenaga Kerja, juga sudah meminta agar tidak ada kenaikan upah di daerah. Jadi, mestinya diikuti dengan tidak menaikkan UMK,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya.

Menurut Cahya, pengusaha selama pandemi Covid-19, sudah cukup menderita. Tiap bulan, harus menombok untuk tetap bertahan dan membayar gaji-gaji karyawan. Bahkan, banyak karyawan saat ini terpaksa dirumahkan dengan gaji 50 persen. ”Ini kenyataan di Batam saat ini, sementara kita masih meributkan kenaikan gaji?” ujarnya.

BACA JUGA: Penentuan UMK Batam Harus Mengikuti Aturan Berlaku 

Selama pandemi, Cahya menyebutkan, kalangan asosiasi pengusaha sudah berjibaku habis-habisan membantu pemerintah daerah untuk segera mengatasi pandemi ini. Bahkan, kata dia, sampai sekarang masih berbagi nasi bungkus dan sembako tiap hari untuk membantu mereka yang menganggur dan kelaparan.

”Sudah tujuh bulan lebih kami berbagi. Jujur, kami sangat sedih kalau melihat masih ada pejabat masih berpikir dan melihat dari sudut yang sempit,” keluhnya.

Cahya juga meminta agar tidak membandingkan dengan UMK di daerah lain. Seperti, di Jawa Tengah yang rata-rata UMK-nya berada di angka Rp 1,8 juta.

”Sedangkan di Batam sekarang sudah Rp 4,1 juta. Apakah mau orang dari Jawa berbondong-bondong bekerja ke Batam? Ada lapangan kerja tidak? Jadi jangan dibandingkan,” katanya.

 Wajib Patuhi Maklumat Kapolri
Sementara itu, Kabag Ops Polresta Barelang, AKP Lulik Febyantara, mengatakan, pihaknya akan membubarkan pengunjuk rasa yang melanggar maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

”Dalam maklumat itu dijelaskan bahwa warga dibatasi untuk beraktivitas yang sifatnya mengumpulkan massa. Salah satu yang dibatasi adalah aksi demonstrasi,” ujar Lulik.

Itu sebabnya, pada Selasa (17/11) siang lalu, pihaknya membubarkan demo buruh di Graha Kepri, Batam Center. Pembubaran ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam kegiatan itu, Polresta Barelang mengerahkan 240 personel, yang terdiri dari Ton Negosiator Polwan Polresta Barelang, Ton Dalmas, Sat Brimob Polda Kepri, dan Sat Sabhara Polda Kepri. ”Kegiatan ini dilakukan secara persuasif. Kami imbau kepada pendemo untuk membubarkan diri,” katanya.

Aksi demo ini tergabung dalam beberapa aliansi. Yaitu Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Ada dua poin tuntutan, di antaranya penolakan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah pusat. Kemudian penolakan terkait tidak adanya kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) pada tahun 2021.

”Pendemo bubar secara teratur dan tertib. Kami imbau juga kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk kebaikan bersama,” tutupnya. (*)

UMK Batam dari Tahun ke Tahun

Tahun  UMK  Kenaikan
1992 Rp 138.000 –
1993 Rp 150.000 8,7 persen
1994 Rp 168.000 12 persen
1995 Rp 168.750 0,45 persen
1996 Rp 220.000 30,37 persen
1997 Rp 235.000 6,82 persen
1998 Rp 270.000 14,89 persen
1999 Rp 290.000 7,41 persen
2000 Rp 350.000 20,69 persen
2001 Rp 485.000 38,57 persen
2002 Rp 535.000 10,31 persen
2003 Rp 555.000 3,74 persen
2004 Rp 602.000 8,47 persen
2005 Rp 635.000 5,48 persen
2006 Rp 815.000 28,35 persen
2007 Rp 860.000 5,52 persen
2008 Rp 960.000 11,63 persen
2009 Rp 1.045.000 8,85 persen
2010 Rp 1.110.000 6,22 persen
2011 Rp 1.180.000 6,31 persen
2012 Rp 1.402.000 18,81 persen
2013 Rp 2.040.000 45,51 persen
2014 Rp 2.422.092 18,73 persen
2015 Rp 2.685.302 10,86 persen
2016 Rp 2.994.112 11,27 persen
2017 Rp 3.241.126 8,24 persen
2018 Rp 3.523.427 8,70 persen
2019 Rp 3.806.358 8,03 persen
2020 Rp 4.130.279 3,27 persen
2021 Rp 4.130.279 0 persen
Sumber: Litbang Batam Pos 2020

Reporter: Yulitavia, Ratna Irtatik, Yofi Yuhendri
Editor : Jamil Qasim