Home

BNPB Berikan Dana untuk Empat Kabupaten Terdampak Merapi

Warga beraktifitas membetulkan atap rumah di lereng Gunung Merapi, Cangkringan, Sleman, Kamis (19/11/2020). Sejak dua minggu terakhir, Merapi dinyatakan berstatus level III atau siaga, ratusan warga diungsikan sebagai langkah antisipatif menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik gunung tersebut. (F. Hendra Eka/Jawa Pos)

batampos.id – Empat Kabupaten yang wilayahnya masuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi yakni Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten mendapatkan bantuan dana siap pakai (DSP) masing-masing sebesar Rp. 1 Miliar dari Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB)

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pihaknya memberikan bantuan sebesar satu miliar rupiah kepada setiap kabupaten. ”Di sini terdapat satu kabupaten dari DI Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, lantas sisanya tiga kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah,” kata Doni saat melakukan kunjungan ke Wilayah KRB Merapi di Yogyakarta, Kamis (19/11).

Bantuan yang pertama diberikan Doni Monardo kepada Pemerintah Kabupaten Klaten, melalui Pjs. Bupati Klaten, Sujarwanto saat meninjau lokasi pengungsian sementara di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian bantuan 1 M yang kedua diserahkan Kepala BNPB saat meninjau lokasi pengungsian warga kepada Pemerintah Kabupaten Sleman di Desa Glagaharjo, Sleman, DI Yogyakarta.

Bantuan untuk Boyolali dan Magelang diberikan kemarin Jumat (20/11) sekaligus melakukan peninjauan warga pengungsian di dua kabupaten tersebut. Selain bantuan tersebut, BNPB juga memberikan dukungan bagi penanganan para pengungsi dalam kaitannya penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di lokasi yang menjadi tempat pengungsian sementara.

BACA JUGA: Pengungsi Merapi di Tengah Pandemi Malah Rawan Penularan

Adapun rinciannya adalah satu unit mesin antigen, 15.000 catridge antigen, 200.000 masker kain, 250 jerigen hand sanitizer masing-masing 4 liter kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah masing-masing.

Dengan bantuan tersebut, Doni meminta agar aspek keselamatan dan kesehatan di tiap-tiap lokasi pengungsian dapat menjadi prioritas utama. Dia tidak ingin kemudian muncul klaster pengungsian Gunung Merapi, hanya karena para pengungsi abai terhadap protokol kesehatan. “Maka yang menjadi prioritas adalah mengikuti sistem pengungsian berbasis kepada protokol kesehatan,” pinta Doni.

Doni juga memberikan arahan kepada para pemangku kebijakan di masing-masing daerah yang termasuk dalam KRB Gunung Merapi agar memberikan prioritas kepada para kelompok rentan. “Dalam hal ini adalah lansia, memiliki komorbid, yang difabel, ibu-ibu hamil dan juga balita. Itu yang harus kita prioritaskan,” jelas Doni.

Selain itu, BNPB juga menyiagakan satu unit helikopter jenis Dauphin untuk aktivitas pemantauan dan segala jenis kegiatan lainnya yang dianggap perlu dalam penanganan jika terjadi erupsi Gunung Merapi.

“Nanti bisa dimanfaatkan oleh Gubernur DI Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah untuk memantau perkembangan Gunung Merapi. Bisa juga untuk tim dari Badan Geologi (BPPTKG, red),” jelas Doni.

Helikopter tersebut kemudian akan dititipkan kepada jajaran TNI dan disiagakan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung