Metropolis

DPW LDII Kepri Gelar Muswil dengan Protkes Ketat

Ketua Umum DPP LDII,Chriswanto Santoso (kiri) bersama ketua DPW LDII Kepri, Heriadi Slamet saat menjelaskan Muswil LDII Kepri. (F. Yulitavia/Batam Pos)

batampos.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kepri menggelar musyawarah wilayah ke IV di Aula PIH Batam, Sabtu (21/11/2020). Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja kepengurusan masa Bhakti 2015/2020 dan memilih kepengurusan masa bhakti 2020-2025 serta menyusun program kerja 2020-2025.

Ketua DPW LDII Kepri, Heriadi Slamet mengatakan tema yang diusung dalam Muswil kali ini adalah “Kontribusi Berkelanjutan LDII Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Kepri Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.

Acara digelar daring dan luring, serta menerapkan protokol kesehatan. Hal ini karena kondisi masih dalam pandemi Covid-19. Setiap tamu dan peserta Muswil menggunakan masker, face shield serta menjaga jarak.

“Kita mulai pukul 09.00 WIB. Kapasitas ruangan itu 250 tapi kita hanya ad tamu 65 orang,” kata dia, Jumat (20/11/2020).

Ketua Umum DPP LDII Criswanto Santoso mengatakan setiap daerah mengirimkan satu perwakilan dalam Muswil ini. Menurutnya ada tiga hal yang menjadi poin dalam acara yaitu mengevaluasi kinerja kepengurusan terdahulu, menyusun program kerja selama lima tahun ke depan, dan menyerap aspirasi dari bawah.

Ia menyebutkan ada beberapa bidang yang menjadi fokus LDII yaitu dakwah, pendidikan, wawasan kebangsaan, ekonomi syariah, pangan dan pertanian, kesehatan, energi serta teknologi.

“Kepengurusan yang baru harus mendukung program dan siap menjalankan, dan diharapkan lebih baik dari kepengurusan sebelumnya,” ujarnya.

Karena sekarang kondisi masih di tengah Covid-19 tentu program kerja juga melihat dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia berharap covid-19 segera pulih. “Tentu kita sebagai lembaga juga ingin kondisi membaik, kami juga selama ini turut mendukung program pemerintah dalam pengendalian Covid-19, salah satunya Muswil dengan Protkes yang ketat,” terangnya.

Terkait Pilkada 2020, Chriswanto Santoso menekankan bahwa secara organisasi LDII netral aktif, “Artinya, LDII tidak berafiliasi dengan parpol atau calon kepala daerah manapun. Tapi, warga LDII didorong untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan dilarang golput atau tidak memilih,” ujar Chriswanto.

Netral aktif dilakukan LDII, sebagaimana ormas Islam lainnya, menurut Chriswanto untuk menjaga kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan masyarakat, “Jangan sampai, pesta demokrasi justru memecah belah bangsa,” imbuhnya. Ia mengingatkan, setiap calon memiliki itikad baik, yang bisa dilihat dari program kerja mereka.

Jadi, masyarakat tidak harus terpecah belah karena fanatisme, “Dalam ilmu politik, kekuasaan ditujukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal tersebut tercermin dari program kerja para kontestan,” imbuhnya.

Selanjutnya, siapapun pemenangnya, masyarakat harus terus memantau janji-janji politik para kepala daerah. Bahkan, suksesnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Chriswanto mengimbau, pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses, menjunjung tinggi netralitasnya. “Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif LDII,” ujarnya.

Chriswanto juga mengingatkan semua pihak, agar tak menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun kampanye hitam. “Membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat, agar menolak praktik politik uang. Ia mengingatkan, masa depan suatu daerah dipertaruhkan bila dipimpin oleh kepala daerah yang menghalalkan segala cara, “Imbas politik uang adalah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali,” ujarnya. Hal tersebut bisa mengganggu pembangunan.

Apalagi, kepala daerah yang berkoalisi dengan pengusaha, akan menciptakan oligopoli dalam politik. Sehingga hanya menguntungkan pengusaha, yang belum tentu menguntungkan wilayah atau masyarakat setempat.(*)

Reporter: Yulitavia
Editor: Andriani Susilawati