Home

Ketua Satgas dan DPR Dukung Keputusan KMB Diserahkan pada Pemda

ILUSTRASI. Berdasarkan pantauan P2G secara nasional sampai 16 November 2020, terdapat peningkatan jumlah sekolah di daerah yang akan melakukan belajar tatap muka. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

batampos.id – Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengaku mendukung penuh penyerahan kewenangan pembukaan sekolah untuk KBM tatap muka pada pemda. Dia menilai, hal ini merupakan langkah bijaksana lantaran pemda paling tahu dan mengerti situasi Covid-19 di daerahnya.

”Tentunya bisa serentak atau bertapa, dengan tetap mengacu pada laju penyerbaran Covid-19 di wilayahnya,” ungkapnya.

Selain itu, Doni meminta agar pemda benar-benar mempertimbangkan dan memenuhi kewajibannya sebelum meberi ijin sekolah tatap muka. Salah satuya dengan memahami SOP yang telah dibuat oleh Kemendikbud.

Menurutnya, pemda bisa melakukan penataran untuk semua pihak terkait soal seluruh SOP tatap muka yang menjadi bagian simualasi. Dengan begitu, semua aturan diketahui oleh instansi dan satuan pendidikan. ”Masih ada waktu satu bulan untuk dimanfaatkan,” katanya.

Manakala ada perkembangan yang menjurus pada keamanan dan keselamatan, Doni berpesan agar pemda langsung melakukan pemberhentian sementara kegiatan tatap muka sampai situasi terkendali lagi.

Ia juga meminta unsur pendukung, seperti TNI, Polri, Satpol PP untuk bisa memback up penerapan protokol kesehatan. Artinya, ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, maka bisa langsung ditindak dengan melakukan peneguran bahkan penjatuhan sanksi.

BACA JUGA: 2021, Kemendikbud Akan Sediakan HP dan Laptop, P2G: Belum Selesaikan Masalah

Termasuk, bila ada anak usia sekolah mengenakan seragam namun berkeliaran. Ia menghimbau masyarakat turut mengawasi. Sebab, bisa berisiko tertular atau mungkin menularkan. Fatalnya, jika ada komorbid dan lansia di rumah maka sangat berisiko tinggi.

”Untuk mekanisme medis, bila ada langkah yang dirasa kurang, minta skrining pada sekolah-sekolah,” katanya.

Dukungan yang sama juga disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Dukungan ini ditunjukkan melalui peningkatan puskesmas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan protokol kesehatan.

”Tentunya disamping meningkangatkan layanan kesehatan yang ada,” tuturnnya.

Terpisah, merespon kebijakan yang akan berlaku tahun depan tersebut, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan bahwa keputusan atas pemeberian wewenang bagi pemda dalam memutuskan pembukaan sekolah masih kurang lengkap. Harusnya, ada penambahan poin soal persiapan fisik dan psikis satuan sekolah.

Pasalnya, berdasarkan pantauan FSGI bersama KPAI ke sejumlah sekolah sebelumnya, terungkap fakta bahwa selama ini yang dipahami oleh satuan pendidikan hanya seputar persiapan fisik saja. Seperti, wastafel, masker, thermogun, hingga pengaturan jarak tempat duduk. Sementara, SOP tentang penanganan bila ditemukan kasus suspect, banyak sekolah yang tak paham. Belum lagi, mengenai panduan siswa untuk belajar dalam kelas maupaun ketiak berangkat dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.

”SOP guru bersama siswa di kelas juga tidak ada. Padahal ini juga sangat pengting,” ungkapnya. Artinya, tidak ada kepastian perlindungan untuk guru dan siswa selama di lingkungan sekolah. Padahal, perlindungan saat proses pembelajaran meerupakan amanat dari UU guru dan dosen.

BACA JUGA: Mendikbud: Sekolah Tatap Muka Kembali Dilaksanakan Mulai Januari 2021

Karenanya, dia mendesak agar SOP teknis mengenai hal tersebut dibuat oleh pemda. Di mana, Kemendikbud dan Kemenkes juga ikut serta dalam penyusunannya.

”Jangan hanya ketika ada SKB lalu diserahkan saja ke pemda. Kami sudah punya urusan lain. Tidak bisa begitu,” tegasnya.

Setelah dibuat, guidance harus diberikan kepada sekolah. Kemudian, guru mensosialisasikannya pada orang tua dan siswa. Jadi,seluruh lapisan yang terlibat dalam pembukaan sekolah ini mengetahui seluruh protokol yang ada.

”Jadi semua siap melaksanakan protokol kesehatan guna memberikan perlindungan untuk guru, siswa, dan masyarakat secara luas,” paparnya.

Rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021 mendapatkan dukungan DPR RI. Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol Kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah Covid-19 masih terus berlangsung.

“Bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini,” terangnya.

Huda menjelaskan, pembukaan sekolah tatap muka memang menjadi kebutuhan, utamanya di daerah-daerah. Sebab, pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak bisa berjalan efektif, karena minimnya sarana prasarana pendukung. Misalnya, tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata. Padahal di satu sisi, para siswa harus tetap mendapatkan materi pembelajaran.

Di beberapa daerah, kata dia, selama pandemi Covid-19, siswa benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup. Menurut laporan terbaru World Bank (WB) terkait dunia Pendidikan Indonesia, kondisi itu akan memunculkan ancaman loss learning atau kehilangan masa pembelajaran. “Bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia,” ucapnya.

BACA JUGA: Pemerintah sebut Keputusan KMB Tatap Muka Diserahkan ke Pemda

Politisi PKB itu mengatakan, ancaman loss learning tidak bisa dianggap remeh. Menurut dia, kondisi tersebut akan memunculkan efek domino di mana peserta didik akan kehilangan kompetensi sesuai usia mereka. Hal itu juga telah disinggung dalam laporan Unicef tentang dampak pandemi bagi anak di Indonesia beberapa waktu lalu.

Lebih parah lagi, terang dia, jika peserta didik kemudian harus putus sekolah karena tidak mempunyai biaya atau terpaksa harus membantu orang tua mereka. Legislator asal Dapil Jawa Barat itu mengatakan, pihaknya menerima laporan bahwa jumlah pekerja anak selama pandemi mengalami meningkat, karena mereka terpaksa harus membantu orang tua yang kesulitan ekonomi.

Huda mengatakan, pembukaan sekolah dengan pola tatap muka akan mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para peserta didik. Hampir satu tahun sebagian peserta didik tidak merasakan hawa dan nuansa sekolah tatap muka. Kondisi itu membuat mereka seolah terlepas dari rutinas dan kedisplinan pembelajaran.

“Pembukaan kembali sekolah tatap muka akan membuat mereka kembali pada rutinitas dan mindset untuk kembali belajar,” urainya.

Namun, kata dia, pemerintah harus memastikan syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka terpenuhi. Di antaranya, ketersediaan bilik disinfektan, sabun dan westafel untuk cuci tangan, hingga pola pembelajaran yang fleksibel.

Penyelenggara sekolah juga harus memastikan jika physical distancing benar-benar diterapkan dengan mengatur letak duduk siswa dalam kelas. Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja.

BACA JUGA: Ansar Janji Perjuangkan Berdirinya Sekolah Tinggi Kelautan di Kepri 

Huda melanjutkan, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan prasyarat-prasyarat protokol kesehatan benar-benar tersedia di sekolah-sekolah. Laporan WB menyebutkan bahwa 40 persen sekolah di Indonesia masih belum mempunyai toilet. Sedangkan 50 persen sekolah di Indonesia belum mempunyai westafel dengan air mengalir yang diperlukan saat pandemi.

“Kami berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka,” paparnya.

Huda menegaskan, Kemendikbud dan pemerintah daerah harus benar-benar intensif melakukan koordinasi terkait pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka ini. Koordinasi itu untuk memastikan jika pola pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol Kesehatan yang ketat dan menghindari kemungkinan munculnya kluster baru penularan Covid-19 di sekolah.

Menurut SKB 4 menteri bahwa pemerintah daerah melalui Satgas Covid-19, sekolah, dan orang tua siswa memegang peranan yang sama-sama penting dalam proses pembelajaran tatap muka. Elemen-elemen itu harus selalu berkoordinasi untuk mengambil keputusan secara cepat sesuai dinamika di lapangan.

“Termasuk segera menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah jika ada satu saja siswa atau guru yang reaktif Covid-19,” tegasnya. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung