Home

Pemerintah sebut Keputusan KMB Tatap Muka Diserahkan ke Pemda

ILUSTRASI. Berdasarkan pantauan P2G secara nasional sampai 16 November 2020, terdapat peningkatan jumlah sekolah di daerah yang akan melakukan belajar tatap muka. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

batampos.id – Pemerintah kembali merelaksasi kebijakan pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di masa pandemi Covid-19. Melalui surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi, keputusan pembukaan sekolah kembali diserahkan langsung pada pemerintah daerah (pemda).

Sebelumnya, kebijakan pembukaan sekolah untuk KBM tatap muka ini ditetapkan berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19 di daerah. Terakhir, hanya zona Hijau dan Kuning yang dibolehkan menyelenggarakan KBM tatap muka.

Dari ketentuan tersebut, ternyata hanya 13 persen sekolah yang melakukan KBM tatap muka. Sisanya, masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Menteri Pedidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, kondisi ini menunjukkan bahwa di kedua zona tersebut banyak yang masih tidak melakukan KBM tatap muka. Tapi sebaliknya, ada juga sekolah di zona Merah dan Orange yang ada di desa-desa justru melaksanakan tatap muka karena kesulitan PJJ.

Hal ini kemudian didukung fakta bahwa dampak negatif PJJ pada anak merupakan suatu hal yang nyata. Di mana, bila dilaksanakan terus menerus bisa berujung permanen. Misalnya, putus sekolah. Anak didiorong orang tua di rumah untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Ada juga orang tua yang skeptis pada PJJ karena tidak bisa melihat peran sekolah dalam KBM daring.

BACA JUGA: Mendikbud: Sekolah Tatap Muka Kembali Dilaksanakan Mulai Januari 2021

Bukan hanya itu, ada risiko kembang tumbuh anak yang juga dipertaruhkan. Ditambah, kesenjagangan capaian pembelajaran antara daerah pinggiran dan daerah mapan yang semakin melebar.

”Kita juga berisiko learning loss. Satu generasi yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya,” ujar Nadiem dalam temu media secara daring kemarin (20/11).

Belum lagi, dampak psikososial yang lain pada anak dan orang tua. Hingga mengakibatkan peningkatan insiden kekerasan di rumah tangga.

Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembukaan sekolah di masa pandemi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mulai berfokus ke daerah. Pemda dinilai paling mengetahui kondisi kebutuhan dan keamanan di wilayahnya.

”Perbedaan dari sebelumnya adalah peta zonasi dari BNPB tidak lagi jadi acuan utama, tapi pemda yang sepenuhnya bisa mebentukan,” katanya. Sebab, ketika zonasi ditentukan di tingkat kabupaten, faktanya, banyak desa dan kecamatan yang kondisinya bisa sangat berbeda satu sama lain.

Kebebasan ini bukan berarti tanpa aturan. Karena, pembukaan sekolah untuk KBM tatap muka ini tetap ditentukan oleh sejumlah syarat. Mulai dari izin yang harus diperoleh dari tiga pihak.

Yakni, pemda melalui dinas pendidikan dan kanwil Kementerian Agama (Kemenag), kepala sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Jika ketiganya sepakat maka sekolah boleh kembali dibuka. ”Sebaliknya, kalau tiga pihak agak sepakat, maka tidak boleh dibuka,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana bila ada satu orang tua yang tidak setuju? Nadiem menegaskan, bahwa hak tersebut sepenuhya di tangan orang tua. Pihak sekolah pun wajib memfasilitasi mereka dengan tetap memberikan pelajaran secara daring.

BACA JUGA: Pembelajaran Daring, Membuat Siswa Boring?

Kemudian, mempertimbangkan sejumlah factor di daerah sebelum memberikan izin pembukaan sekolah. Misalnya, tingkat resiko penyebaran covid-19 di wilayahnya, ketersediaan tarsnportasi public, kondisi psikologis peserta didik, hingga ketersediaan fasilitas kesehatan.

Pemda juga harus memastikan satuan pendidikan yang akan dibuka memenuhi daftar periksa dari Kemendikbud. Setidaknya, ada enam poin yang salah satunya berisi soal ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan yang layak.

Nadiem melanjutkan, ketika nantinya tatap muka sudah dilaksanakan, maka mewanti-wanti agar protokol kesehatan dijalankan secara ketat. Jangan sampai ada mispersepsi bahwa tatap muka ini dilakukan seperti kondisi normal.

Seluruh kegiatan yang berisiko penularan bakal dilarang penuh. Seperi kegiatan olahraga dengan menggunakan alat yang digunakan secara bersama-sama. Kemudian, ekstra kurikuler juga tak boleh dilaksanakan karena bersiko pelanggaran protokol kesehatan.

Begitu juga dengan kantin, untuk sementara dilarang dibuka. ”Anak-anak hanya masuk, belajar, dan pulang,” tegasnya.

Nantinya, KBM dalam kelas juga bakal dibatasi pesertanya. Maksimal hanya 50 persen per kelas. Sehingga harus dilakukan shifting.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono menyamapiakan, Indonesia telah berjuang menghadapi pandemi selama kurang lebih 8 bulan. Di mana, pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga pendidikan. Jutaan anak-anak pun terdampak sehingga harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sayangnya, meski sudah berjalan dengan baik, PJJ tetap memiliki tantangan tersendiri. Bagi daerah yang tidak memadai infrastrukturnya, membuat PJJ sulit diikuti hingga disiasati dengan KBM dari TVRI hingga program guru kunjung.

”Kebijakan PJJ diambil demi keselamatan. Tapi, harus diakui bahwa belajar di rumah tidak optimal,” ujarnya membacakan surat Menko PMK Muhadjir Effendy dalam temu media secara daring kemarin (20/11).

Alasanya, selama PJJ, siswa hanya mendapat unsur knowledge. Tidak mendapat skill, attitude, dan values yang penting bagi pengembangan siswa.

Pemerintah telah dua kali menerbitkan SKB terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Pertama, pada Juni 2020 yang memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan memprioritaskannya di zona hijau. Disusul SKB kedua, pada Agustus 2020, di mana kebijakan direlaksasi dengan perluasan izin pembelajaran tatap muka di zona kuning dan daerah kepualan.

Seiring berjalannya kebijakan tersebut, evaluasi juga dilakukan. Diketahui bahwa system PJJ juga memiliki dampak negatif. Diantaranya, risiko putus sekolah yang meningat hingga capaian belajar anak yang menurun.

BACA JUGA: Ada Peningkatan Jumlah Sekolah yang Akan Belajar Tatap Muka

”Minimnya interaksi dengan teman dan guru menyebabkan stress pada anak. Anak juga terjebak kasus kekerasan di rumah,” ungkapnya.

Melihat kondisi ini,pemerintah akhirnya merasa perlu menerbitkan kembali panduan pembelajaran terbaru. Yang mana, pada kebijakan ini, akan ditekankan pada sinergi lintas sektor dengan pemberian kewenangan penuh pada pemda.

Pemda dinilai paling tahu kondisi penularan Covid-19 di wilayahnya. Sehingga nantinya, keputusan tak lagi mengacu pada zonasi yang ditetapkan oleh satgas Covid-19.

”Karena antarkelurahan dalam satu kecamatan saja bisa sangat berbeda. Makanya, keseragaman dalam satu kabupaten kota dinilai kurang pas,” jelasnya.

Kendati begitu, persyaratan sebelum pembukaan sekolah kembali harus benar-benar dipatuhi. Terlebih, daftar periksa yang telah dibuat oleh Kemendikbud. Berkaca dari sebelumnya, dari 532 ribu sekolah dan madrasah, baru 42 persen yang mengisi daftar periksa. Sisanya masih belum merespon. ”Bupati, guberbnur diminta segera mendorong santuan pendidikannya untuk memenuhi daftar periksa untuk tatap muka,” unkapnya.

Menteri Agama (Menag) Fahrul Rozi turut mengamini. Menurutnya, meski pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (kemenag) sudah menerapkan e-learning namun opsi pembelajaran tatap muka masih jadi pilihan. Karena ada di beberapa daerah yang infrastruktur tidak mumpuni hingga silabus yang belum memadai. Karenanya, ia mendukung penuh kebijakan pembukaan sekolah yang diserahkan pada pemda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian menambahkan, pihaknya akan memberikan arahan detail menganai apa saja yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan dan dinas terkait agar tidak terjadi penularan di lingkungan sekolah.

Meski, risiko penularan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau pesantren. Seperti yang terjadi di Hamburg, Jerman. Dari 472 sekolah, 172 sekolah dilaporkan terinfeksi. Dari jumlah tersebut, ternyata 78 persen tertular di luar sekolah.

”Karenanya perlu dipastikan mobilitas anak-anak dari rumah ke sekolah,” tegasnya. Artinya, sistem transportasi publik juga harus dipastikan memenuhi protokol kesehatan. Mengingat, bakal ada lonjangan penumpang oleh anak sekolah. ”Di sini peran dinas perhubungan sangat penting,” sambungnya.

Kemudian Dinas komminfo, kata dia, juga harus secara massif melakuakn sosialisasi agar anak tetap patuh pada protokol kesehatan. Sosialisasi ini pun wajib disampaikan pada pada orang tua. Sehingga, mereka bisa ikut memastikan anak-anak mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan pembelajaran tatap muka.

Dinas kesehatan turut diminta untuk aktif membantu dinas kominfo. Tidak hanya sebatas sosialisasi tapi juga melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di sekolah. Termasuk meningkatkan kapasistas fasilitas kesehatan, terutama untuk karantina. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bilamana terjadi klaster baru.

”Dinas juga dapat melakukan testing secara random di satuan pendidikan dengan biaya dari pemda. Bila perlu dilakukan secara regular,” ungkap Mantan Kapolri tersebut.

Seluruh detil tugas tersebut, lanjut dia, bakal ditindaklanjuti dalam surat edaran Mendagri yang renananya akan dikeluarkan minggu depan. Tito berharap, adanya waktu satu bulan ke depan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk seluruh persiapan tersebut.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa segala anggaran yang digunakan untuk melengkapi mekanisme proteksi pembelajaran tatap muka agar di masukkan ke dalam dokumen rencana kerja daerah (rkpd). Bagi pemda yang pemasukannya rendah dan sangat bergantung dari transfer pusat, Tito meminta mendikbud bisa mendukung bila mana masih ada ruang fiscal.

”Kemudian, bagi yang nanti sudah tatap muka. Jangan karena setelah sekian bulan, maka euforianya jadi terjadi pengumpulan sampai mengakibatkan penularan,” tegasnya.
(*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung